Washington (ANTARA News) - Senat AS, Jumat menyetujui satu perjanjian nuklir sipil dengan India, lebih dari setahun setelah hal itu diusulkan oleh pemimpin-pemimpin kedua negara sebagai satu langkah strategis untuk meningkatkan hubungan. Rancangan undang-undang mengenai Perjanjian Nuklir Sipil AS-India itu disetujui Senat dengan 85 suara setuju dan 12 menentang setelah sehari debat sengit, kata para pejabat. Berdasarkan perjanjian itu, India yang tidak menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT), akan diberi akses pada teknologi nuklir sipil yang sebelumnya ditolak dengan imbalan reaktor-reaktor atomnya berada di bawah pengawasan internasional. Presiden AS George W.Bush, yang berada di Asia untuk menghadiri KTT forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), memuji persetujuan Senat atas perjanjian itu dan mengatakan hal itu akan membawa raksasa Asia itu dalam "arus utama nonproliferasi." Bush dan PM India Manmohan Singh mencapai kesepakatan bagi perjanjian itu ketika Singh mengunjungi Washington, Juli tahun lalu. Mereka menegaskannya kembali dalam kunjungan pemimpin AS itu ke New Delhi Maret lalu. Perjanjian itu dianggap sebagai kontroversial karena Kongres AS harus membuat satu pengecualian yang jarang terjadi terhadap India menyangkut sejumlah syarat Undnag-Undang Tenaga Atom AS, yang sekarang melarang penjualan nuklir kepada negara-negara yang tidak menandatangani NPT. Selain itu, para ahli senjata AS memperingatkan bahwa mengikat perjanjian dengan India yang tidak menandatangani NPT membuat semakin sulit untuk menerapkan peraturan-peraturan terhadap Iran dan Korea Utara yang melancarkan program nuklir, tapi juga satu preseden berbahaya bagi negara-negara lain yang memiliki ambisi nuklir. "Perjanjian ini adalah prakarsa diplomatik paling strategis yang dilakukan Presiden Bush," kata Senator Richard Lugar dari Republik, salah seorang dari perancang perjanjian itu. "Dengan merampungkan perjanjian ini dan perjanjian kerjasama yang akan menyertainya, Presiden membuat satu pandangan jangka panjang yang berusaha meningkatkan kekuatan inti kebijakan luar negeri kita yang sedikit banyak akan memberikan kita opsi-opsi diplomatik baru dan meningkatkan stabilitas internasional," katanya. Selama perdebantan Senat itu beberapa Senator berusaha mengajukan amendemen-amendemen kontraversial termasuk satu komitmen wajib oleh New Delhi untuk menghentikan membuat bahan-bahan bom nuklir dan memutuskan hubungan militer dengan iran, tapi itu ditolak melalui pemungutan suara. "Dengan memberikan India satu pengecualian khusus dari undang -undang internasional dan nonproliferasi nuklr AS dan garis-garis pedoman itu mengirimkan sinyal salah pada saat ketika dunia sedang berusaha mencegah Iran memiliki bom", kata Edward Markey, salah seornag ketua Satuan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Nonproliferasi dalam sebuah pernyataan. Pemerintah Bush mendapat satu komitmen dari New Delhi untuk merundingkan apa yang disebut "Fissile Material Cutoff Treaty " sebagai satu pendekatan multilateral untuk mengurangkan ketegangan nuklir dan ancaman-ancaman berkaitan dengan perlombaan senjata di Asia Selatan, kata para pejabat AS. Persetujuan Senat itu bukanlah langkah akhir dalam proses itu. Senat dan DPR menurut rencana aan bertemu Desember mendatang untuk membicarakan beberapa amendemen yang mereka buat dan perlu di setujui lagi oleh dua lembaga itu sebelum Bush menandatangani rancangan undang-undang akhir mengenai hal itu, demikian AFP.(*)