LAN jalin kerja sama kembangkan inovasi birokrasi
2 Maret 2022 20:01 WIB
Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto (kiri) setelah melakukan penandatanganan MoU dengan delapan instansi pemerintah di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor LAN Veteran Jakarta, Rabu (2/3/2022). ANTARA/HO-LAN
Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan pihaknya menjalin kerja sama dengan delapan instansi pemerintahan, melalui penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), untuk menciptakan birokrasi yang adaptif dan lincah di Indonesia.
"Birokrasi saat ini tengah memasuki kondisi VUCA, volatility, uncertainly, complexity dan ambiguity. Menghadapi ini, Pemerintah menyadari perlunya birokrasi yang adaptif dan lincah agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian," kata Adi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Salah satu upaya Pemerintah tersebut adalah dengan mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintahan untuk menciptakan inovasi dalam rangka menciptakan pelayanan publik berkualitas.
Sejumlah poin penting yang menjadi ruang lingkup kerja sama itu meliputi inovasi administrasi negara, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi terapan.
Dalam menghadapi kondisi yang menimbulkan ketidakpastian dan kompleksitas yang tinggi, lanjutnya, diperlukan ASN unggul dan kompeten.
Sehingga, pengembangan kompetensi aparatur menjadi poin penting dalam mengejawantahkan visi dan misi organisasi, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik.
"Begitu pula pimpinan instansi yang saat ini hadir, para bupati yang mewakili setiap daerah, perlu didukung dengan SDM (sumber daya manusia) aparatur yang unggul dan berkompeten, dan tahu bagaimana mewujudkan visi dan misi pimpinan daerah tersebut. Sehingga, tugas pimpinan organisasi menjadi lebih ringan," jelasnya.
Dia juga mengatakan birokrasi harus mampu memberikan dampak yang maksimal terhadap masyarakat.
Untuk memiliki birokrasi dengan daya saing global serta lincah dan adaptif, maka perlu pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, sehingga dapat mendorong keberhasilan pembangunan nasional.
Melalui penandatanganan MoU itu, semua pihak diharapkan memiliki komitmen untuk berkolaborasi dalam rangka menciptakan birokrasi lincah, melalui berbagai terobosan baru yang diciptakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, MoU tersebut juga menjadi ajang berbagi pengetahuan atau sharing knowledge antara para pimpinan daerah, dalam mengelola sumber daya dan menciptakan peluang serta kesempatan untuk melakukan inovasi yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Maka semangat belajar bersama dan berkolaborasi dalam rangka menciptakan terobosan baru menjadi sebuah ikhtiar kita semua untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia atau world class government," ujar Adi.
Baca juga: LAN: Inovasi dan kepemimpinan yang baik diperlukan hadapi era VUCA
"Birokrasi saat ini tengah memasuki kondisi VUCA, volatility, uncertainly, complexity dan ambiguity. Menghadapi ini, Pemerintah menyadari perlunya birokrasi yang adaptif dan lincah agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian," kata Adi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Salah satu upaya Pemerintah tersebut adalah dengan mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintahan untuk menciptakan inovasi dalam rangka menciptakan pelayanan publik berkualitas.
Sejumlah poin penting yang menjadi ruang lingkup kerja sama itu meliputi inovasi administrasi negara, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi terapan.
Dalam menghadapi kondisi yang menimbulkan ketidakpastian dan kompleksitas yang tinggi, lanjutnya, diperlukan ASN unggul dan kompeten.
Sehingga, pengembangan kompetensi aparatur menjadi poin penting dalam mengejawantahkan visi dan misi organisasi, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik.
"Begitu pula pimpinan instansi yang saat ini hadir, para bupati yang mewakili setiap daerah, perlu didukung dengan SDM (sumber daya manusia) aparatur yang unggul dan berkompeten, dan tahu bagaimana mewujudkan visi dan misi pimpinan daerah tersebut. Sehingga, tugas pimpinan organisasi menjadi lebih ringan," jelasnya.
Dia juga mengatakan birokrasi harus mampu memberikan dampak yang maksimal terhadap masyarakat.
Untuk memiliki birokrasi dengan daya saing global serta lincah dan adaptif, maka perlu pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, sehingga dapat mendorong keberhasilan pembangunan nasional.
Melalui penandatanganan MoU itu, semua pihak diharapkan memiliki komitmen untuk berkolaborasi dalam rangka menciptakan birokrasi lincah, melalui berbagai terobosan baru yang diciptakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, MoU tersebut juga menjadi ajang berbagi pengetahuan atau sharing knowledge antara para pimpinan daerah, dalam mengelola sumber daya dan menciptakan peluang serta kesempatan untuk melakukan inovasi yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Maka semangat belajar bersama dan berkolaborasi dalam rangka menciptakan terobosan baru menjadi sebuah ikhtiar kita semua untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia atau world class government," ujar Adi.
Baca juga: LAN: Inovasi dan kepemimpinan yang baik diperlukan hadapi era VUCA
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
Tags: