Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun ini akan menerima bantuan program pengembangan dan inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman.

"Kemarin kami didampingi Kepala Biro Organisasi Pemprov Babel, Ellyana, telah memberikan pemaparan potensi Babel di hadapan pihak GIZ dan Kementerian PANRB di Jakarta, sebagai bukti keseriusan Pemprov Babel untuk mendapatkan bantuan tersebut," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan, bantuan program transformasi di bidang pelayanan publik dan sumber daya manusia tersebut akan diterima Pemprov Babel bersama dengan tiga provinsi terpilih lainnya, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Provinsi Gorontalo.

"Dari 34 provinsi di Indonesia, baru empat provinsi yang telah mendapatkan bantuan tersebut, yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan pada 2016. Tahun ini Alhamdulillah Babel yang terpilih mendapatkan bantuan tersebut," ujarnya.

Naziarto mengatakan dengan adanya bantuan dari Kementerian PANRB bersama GIZ ini, nantinya mereka akan berkantor di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Babel.

Untuk itu diharapkan kepada setiap OPD di Babel dapat melakukan diskusi dalam proses dokumen inovasi pelayanan publik.

"Semoga mulai tahun ini inovasi dapat lebih meningkat dari segi kualitas dan kuantitas," kata dia.

Ia berharap kepada kabupaten dan kota se-Babel berkoordinasi dengan pemprov untuk mengembangkan inovasi daerah masing-masing guna menindaklanjuti visi dan misi kepala daerahnya.

"Dalam pencapaian tersebut, maka harus sinergi dengan visi misi gubernur hingga presiden. Ini semua untuk mempermudah pencapaian kesejahteraan masyarakat di setiap daerah," katanya.

Baca juga: Polisi ajak masyarakat ikut mengawasi reformasi birokrasi

Baca juga: Menpan-RB beri kuliah umum Reformasi Birokrasi di Manokwari

Baca juga: Menaker: Perlu reformasi birokrasi ciptakan ekosistem usaha lebih baik

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020