Mataram (ANTARA News) - Front Mahasiswa Pembela Rakyat (FMPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta agar Kapolri segera mengadili oknum-oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dan rakyat. Seruan tersebut disampaikan Ketua Umum FMPR, Joni Junaidi ketika melakukan unjuk rasa sekaligus berorasi di Gedung DPRD NTB, di Mataram, Selasa. Ditempat yang sama Joni bersama puluhan anggotanya selain meminta Kapolri mengadili oknum polisi juga meminta SBY-JK mencabut kebijakan yang telah menaikkan harga BBM. Polisi arogan! Lepaskan senjata yang dibeli dengan uang rakyat! Dikatakan, polisi dengan arogannya melakukan tindak kekerasan pada elemen masyarakat yang menolak kenaikan BBM, terutama yang dialami oleh rekan-rekan mahasiswa UNAS dan kampus mereka di serang sementara mahasiswa dipukul. Polisi adalah pelindung masyarakat bukan pembunuh, dan untuk diketahui mulai seragam sampai senjata yang dimiliki merupakan lambang kearoganan polisi sementara semua itu dibeli dari uang rakyat. Sementara itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin telah menjadi pemicu konflik antara masyarakat miskin yang menerima dan tidak menerima. Sejak diumumkannya kenaikan BBM pada 23 Mei 2008 demo menentang kenaikan BBM terus berlanjut, bahkan puluhan bus jurusan Mataram-Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur hancur dilempar pendemo. Akibatnya, dua orang sopir yang diduga melakukan pelemparan yang mengibatkan kaca bus pecah kini masih diamankan di Polres Lombok Timur.(*)