Lahore, Pakistan (ANTARA News) - Benazir Bhutto hari Jumat menolak pemerintah sementara baru Pakistan karena "tidak bisa diterima", dalam pernyataan pertama mantan perdana menteri tersebut sejak ia dibebaskan dari penahanan rumah. "Pemerintah sementara itu merupakan perpanjangan tangan PML-Q dan tidak bisa diterima," katanya kepada wartawan, menunjuk pada partai berkuasa Presiden Pervez Musharraf. "Kami tidak akan mengadakan perundingan dengan diktator. Agenda kami adalah agenda demokrasi," tambah Benazir. Musharraf hari Jumat melantik pemerintah sementara yang dipimpin Mohammedmian Soomro, ketua Senat dan seorang sekutu dekatnya, untuk memimpin negara itu menuju pemilihan umum yang direncanakan berlangsung pada awal Januari. Ia mengatakan, pemilu akan diadakan di tengah pemberlakuan keadaan darurat yang diumumkannya pada 3 November, ketika ia membekukan konstitusi, memecat ketua mahkamah agung dan menerapkan kontrol media yang ketat. Benazir, yang berbicara di dalam rumah seorang pembantunya di kota Lahore, Pakistan bagian timur, dimana ia dikenai penahanan rumah sejak Selasa, berjanji meningkatkan kampanyenya untuk mendongkel Musharraf dari kekuasaan. "Kami berusaha mengantarkan revolusi rakyat. Kami ingin mengakhiri kediktatoran dengan kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat lebih kuat daripada gunung," katanya dikutip AFP. Benazir terlibat dalam pembicaraan dengan Musharraf mengenai pembagian kekuasaan sebelum pemberlakuan keadaan darurat, namun mengatakan sebelumnya pekan ini, negosiasi telah selesai dan ia tidak akan pernah bekerja sama dengannya dalam pemerintahan. Partai Nazaz Sharif, juga mantan perdana menteri yang kini berada di pengasingan di Arab Saudi, sebelumnya juga menolak pemerintah sementara itu dengan mengatakan mereka tidak akan bisa mengadakan pemilihan umum yang bebas dan jujur.(*)