Kathmandu (ANTARA News) - Raja Nepal, Gyanendra, Minggu, mengalami kemunduran lebih lanjut, setelah sebuah komite pemerintah menyarankan nasionalisasi beberapa istana dan hutan pribadinya. Televisi resmi Nepal melaporkan sebuah komite kementerian memberikan rekomendasi agar pemerintah menasionalisasi lima istana dan delapan hutan yang diwarisi Raja Gyanendra dari pendahulunya. Istana-istana yang diusulkan itu mencakup dua tempat peristirahatan di daerah pinggiran Kathmandu dan sebuah wisma kerajaan di kota wisata Pokhara, sekitar 140 kilometer sebelah barat ibukota Nepal tersebut. Selain itu, situs berita E-Kantipur milik surat kabar terbesar Nepal, Kantipur, seperti dikutip DPA, mengatakan delapan daerah hutan seluas 35.000 kilometer persegi di sejumlah penjuru Nepal juga akan dinasionalisasi. Kabinet diperkirakan mengambil keputusan resmi mengenai hal itu pada pertemuan mereka minggu ini. Perkembangan terakhir itu terjadi beberapa hari setelah pemerintah Nepal secara resmi mengumumkan nasionalisasi tujuh istana kerajaan. Raja Gyanendra dilucuti semua kekuasaannya setelah gerakan massa pada April 2006. Sebuah dewan yang terbentuk setelah pemilihan umum November akan memutuskan apakah Nepal tetap sebagai sebuah negara kerajaan atau menjadi sebuah republik. (*)