Palembang (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp41 miliar untuk program padat karya tunai di Sumatera Selatan pada 2018.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan program itu akan dilakukan di 5.000 lokasi di seluruh Indonesia tahun ini.

"Di sini ada di 180 lokasi dengan anggaran Rp41 miliar," katanya, dalam peninjauan program tersebut di Desa Banyuurip, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin.

Imam menjelaskan, program padat karya tunai akan memberdayakan para petani untuk memperbaiki saluran irigasi di areal sawah yang mereka tanami. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, program itu juga diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian.

Khusus di Sumatera Selatan, petani dalam program tersebut dibayar Rp90 ribu per hari untuk pekerja dan Rp120 ribu untuk tukang.

"Tiap daerah beda-beda bayarannya sesuai permintaan di daerahnya biasanya berapa," katanya.

Ia menambahkan, program tersebut diperluas dari tahun sebelumnya yang mencakup 3.000 lokasi di seluruh Indonesia.

Setiap lokasi program akan mendapatkan anggaran Rp225 juta yang kemudian dibagi untuk instruktur, tukang dan peralatan.

"Dengan program ini, kita bisa menambah 3,75 juta hari kerja orang karena setiap lokasi ada 15-25 orang yang bekerja dalam waktu 50 hari," katanya.

Presiden Jokowi dalam peninjauan program di Banyuasin, Senin, berharap program tersebut dapat meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Pasalnya peredaran uang di desa dan daerah akan semakin meningkat.

"Ini dilakukan disambil menunggu sebentar lagi ini akan memasuki musim panen. Di Sumsel ada 230 ribu hektare yang akhir Januari ini mulai panen raya," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan program padat karya tunai dengan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan saluran irigasi itu mempekerjakan 126 orang.

Ada pun terkait pengawasan bantuan, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan pekerjaan itu ditangani oleh perkumpulan petani pemakai air.

"Ini diawasi oleh balai pengairan Kementerian PUPR, fungsi kontrolnya ada di situ," ujarnya.