Mendagri: 94,93 persen penduduk telah merekam data e-KTP
12 September 2017 18:00 WIB
Dokumentasi Diskusi Undang-Undang Pemilu. Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangan ketika menjadi pembicara pada diskusi publik di Jakarta, Sabtu (12/8/2017). Diskusi yang diprakarsai oleh Galang Kemajuan Center tersebut mengangkat tema Dinamika Politik dan Undang-Undang Pemilu. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sekitar 94,93 persen atau 175 juta warga negara Indonesia tercatat telah merekam data kependudukan untuk kartu tanda penduduk elektronik hingga September 2017.
"Sampai hari ini (Selasa) dengan kompleksitas permasalahan hukum yang ada, sekitar 94,93 persen penduduk Indonesia sudah merekam data," kata Tjahjo dalam Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP di Jakarta, Selasa.
Total penduduk dewasa yang wajib memiliki KTP-elektronik tercatat sebanyak 189 juta penduduk, di mana 4 juta jiwa di antaranya berada di luar negeri.
Tjahjo sendiri menargetkan urusan rekam data kependudukan dapat selesai di tahun ini.
"Target kami, tahun ini harus selesai. Penduduk Indonesia harus punya ktp-elektronik untuk persiapan pilkada serentak, pileg, dan pilpres," ucap dia.
Untuk mendukung pemenuhan target tersebut, Tjahjo mengajak partisipasi seluruh masyarakat, terutama yang belum merekam data kependudukan, untuk proaktif dan jangan hanya mengandalkan pemerintah.
Mendagri juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menandatangani kesepahaman dengan sekitar 300 lembaga yang ada untuk pemanfaatan data. Lembaga dan instansi yang terlibat antara lain Bareskrim, Polantas, BPJS, BNN, dan perbankan.
"Termasuk target kami kerja sama dengan seluruh rumah sakit. Juga termasuk KTP Anak, supaya anak bisa mandiri karena bisa digunakan untuk menabung dan keperluan paspor," kata dia.
"Sampai hari ini (Selasa) dengan kompleksitas permasalahan hukum yang ada, sekitar 94,93 persen penduduk Indonesia sudah merekam data," kata Tjahjo dalam Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP di Jakarta, Selasa.
Total penduduk dewasa yang wajib memiliki KTP-elektronik tercatat sebanyak 189 juta penduduk, di mana 4 juta jiwa di antaranya berada di luar negeri.
Tjahjo sendiri menargetkan urusan rekam data kependudukan dapat selesai di tahun ini.
"Target kami, tahun ini harus selesai. Penduduk Indonesia harus punya ktp-elektronik untuk persiapan pilkada serentak, pileg, dan pilpres," ucap dia.
Untuk mendukung pemenuhan target tersebut, Tjahjo mengajak partisipasi seluruh masyarakat, terutama yang belum merekam data kependudukan, untuk proaktif dan jangan hanya mengandalkan pemerintah.
Mendagri juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menandatangani kesepahaman dengan sekitar 300 lembaga yang ada untuk pemanfaatan data. Lembaga dan instansi yang terlibat antara lain Bareskrim, Polantas, BPJS, BNN, dan perbankan.
"Termasuk target kami kerja sama dengan seluruh rumah sakit. Juga termasuk KTP Anak, supaya anak bisa mandiri karena bisa digunakan untuk menabung dan keperluan paspor," kata dia.
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
Tags: