Jakarta (ANTARA News) - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penerapan nomor identital tunggal (single identity number/SIN) mampu mengubah perilaku dan nilai bersama di masyarakat untuk lebih taat kepada aturan hukum yang berlaku (rule of law).

"Penerapan SIN mampu mendorong perilaku yang pada akhirnya orang akan tunduk pada rule of law, karena perilaku dan nilai bersama untuk taat hukum itu penting," kata Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, program tersebut merupakan salah satu cara yang secara fundamental bisa mengubah berbagai macam perilaku korup yang selama ini begitu bebas dilakukan di Indonesia, termasuk bagaimana para pejabat publik dan pegawai negeri menyembunyikan kekayaan.

SIN sendiri menertibkan dari aspek administrasi, dan akan terkoneksi ke banyak hal termasuk rekening, nomor pokok wajib pajak, dan sebagainya.

"Korupsi berkaitan erat dengan penyembunyian aset, kalau dengan konsep ini orang akan lebih sulit menyembunyikan aset mereka karena itu langsung terkoneksi dengan dirinya ketika dibuka di tempat lain, kecuali menggunakan atas nama orang lain," katanya.

Adnan mengakui bahwa penerapan SIN tidak bisa langsung, melainkan harus bertahap sembari memperbaiki tata ruang birokrasi pemerintahan yang saat ini masih buruk.

"Sementara kalau kita mengacu ke negara lain yang sudah menerapkan ini (SIN), tata ruang mereka jauh lebih baik," ujarnya menambahkan.

Pemerintah secara bertahap mulai 2016 membangun SIN di 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Di dalamnya mencakup data kependudukan penting termasuk data administrasi penduduk, seperti surat izin mengemudi (SIM), paspor, nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemerintah sudah melakukan perekaman data 156 juta orang dari kuota 182 juta orang penduduk Indonesia yang harus direkam untuk mengisi data SIN.