"Untuk peran YP dalam kasus ini sebagai penjual cula badak dari hasil pemburuan pelaku berinisial N. Sedangkan WY pembelinya,"
Jakarta (ANTARA) -
Berbagai peristiwa hukum kemarin, Jumat (26/4), menjadi sorotan di antaranya polisi menangkap para pelaku pemburu cula badak jawa hingga kejaksaan menetapkan tersangka baru perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah.

 
 
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

 
 
Pemburu cula Badak Jawa ditangkap

 
 
Polda Banten menangkap pelaku yang terlibat dalam kasus perburuan Badak Jawa di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten.

 
 
Wadir Reskrimum Polda Banten, AKBP Dian Setyawan, di Serang, Banten, Jumat, mengatakan kedua pelaku yang ditangkap tersebut berinisial YP (41) warga Matraman, Jakarta Timur dan WY (71) warga Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

 
 
"Untuk peran YP dalam kasus ini sebagai penjual cula badak dari hasil pemburuan pelaku berinisial N. Sedangkan WY pembelinya," katanya saat konferensi pers di Mapolda Banten.

 
 
Baca selengkapnya di sini.

 
 
Menlu: Satgas judi online lindungi WNI dari kejahatan transnasional

 
 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan keterlibatan Kementerian Luar Negeri dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bertujuan melindungi warga negara Indonesia (WNI) dari kejahatan transnasional.

 
 
Menurut Menlu, judi online merupakan kejahatan transnasional yang terhubung dengan negara lain, sehingga diperlukan kerja sama dengan pemerintah khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

 
 
"Karena korbannya tidak hanya WNI, tetapi juga warga negara-negara di Asia Tenggara dan bahkan warga negara RRC pun menjadi salah satu korban dari kejahatan transnasional ini," kata Menlu Retno saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

 
 
Baca selengkapnya di sini.

 
 
KPK nonaktifkan dua Rutan setelah pecat 66 pegawai terlibat pungli

 
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menonaktifkan dua Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK setelah melakukan pemecatan terhadap 66 pegawai yang terlibat dalam perkara pungutan liar (pungli) dan pemerasan terhadap tahanan di Rutan KPK.

 
 
Dua Rutan yang dinonatifkan tersebut berlokasi di Markas Komando (Mako) Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) Jakarta Utara dan Mako Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) Guntur, Jakarta Selatan.

 
 
"Rutan Cabang KPK yang sekarang diaktifkan di (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi) C1 dan (Gedung Merah Putih KPK) K4, khusus untuk Pom AL dan Pomdam Jaya Guntur, sementara untuk dinonaktifkan karena semua tahanannya kita pindah ke Rutan Merah Putih dan C1," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

 
 
Baca selengkapnya di sini.

 
 
KSAD percayakan penanganan perkara Lettu Agam ke pengadilan

 
 
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memercayakan penanganan perkara yang melibatkan anggota TNI Satuan Kesehatan Kodam IX/Udayana Letnan Satu Malik Hanro Agam atau Lettu Agam ke pengadilan militer.

 
 
"Kan ada progresnya, sudah ada progres di pengadilan," kata Maruli saat menghadiri Apel Komandan Satuan TNI AD Terpusat 2024 di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

 
 
Maruli menegaskan penanganan perkara yang melibatkan Lettu Agam di pengadilan militer berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal tersebut juga berlaku sama bagi istri Lettu Agam, yakni Anandira Puspita Sari

 
 
Baca selengkapnya di sini.

 
 
Kejagung tetapkan lima tersangka baru korupsi timah

 
 
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, sebanyak lima orang.

 
 
Kelima tersangka, yakni HL selaku beneficial owner (pemilik manfaat) PT TIN atau BO PT TIN: FL selaku marketing PT TIN; SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2015 sampai Maret 2018; BN selaku Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019 dan AS selaku Kepala Dinas ESDK Provinsi Bangka Belitung.

 
 
"Setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan lima orang tersangka," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat malam.

 
 
Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024