Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menegaskan perlu segera dibentuknya otoritas tansportasi darat di Jabodetabek untuk menangani dan memutuskan persoalan transportasi di wilayah ini karena organisasi semacam itu sangat diperlukan Indonesia seperti lumrah terjadi di negara lain.

"Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan di Jabodetabek saya kira secara organisasi itu sangat diperlukan seperti di negara-negara yang lain yang namanya land transportation authority harus segera dibentuk sehingga otoritas yang berwenang berkuasa di situ jelas," kata Presiden dalam rapat terbatas bertopik High Speed Train dan Light Rail Transit (LRT) di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Dengan begitu, kata dia, keputusan-keputusan tidak harus tiap saat dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden tapi bisa diputuskan dalam organisasi Jabodetabek Land Trasportation Authority (Otoritas Transportasi Darat Jabodetabek).

Presiden Jokowi ingin membahas kereta cepat (high speed train), baru kemudian soal LRT, karena sudah saatnya Indonesia merencanakan membangun moda transportasi masal agar tidak terlambat membangunnya.

"Agar kita tidak terlambat dalam pembangunannya sehingga selain mahal, juga menyulitkan kita dalam pembangunannya," katanya.

Ia mencontohkan pembangunan MRT di Jakarta yang perencanaannya sudah 26 tahun tetapi karena terlambat diputuskan, pembangunannya menjadi sulit karena kota sudah sangat padat dan mahal karena harga pembebasan lahan sekarang begitu tinggi.

"Saya kira Pemerintah Provinsi DKI juga sangat merasakan betapa mahalnya untuk pembelian atau pembebasan lahan," kata mantan gubernur DKI ini.

Dia menegaskan baik di kota-kota besar maupun antarkota, kereta api adalah moda transportasi yang efisien dan murah sehingga pembangunan kereta api harus diprioritaskan.

"Untuk itu kita sudah merancang dengan Pemprov agar pembangunan LRT di Jakarta maupun Jakarta dan interland-nya harus segera dimulai. Juga pembangunan high speed train dari kota ke kota, antarkota, pada tahun ini sudah kita harapkan segera dimulai," tegas Presiden.