Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut baik rencana presiden terpilih, Joko Widodo yang akan mengambil kader parpol koalisi sebagai menteri dalam pemerintahannya dengan harus melepas jabatan parpol (non struktural).

"Ini merupakan langkah baik untuk membangun pemerintahan yang sehat melalui pembentukan zaken kabinet atau kabinet ahli. Kami melihat itu salah satu upaya Jokowi untuk membentuk pemerintahan yang baik, dengan mengambil kader-kader parpol yang bersedia melepaskan jabatannya di parpol," kata Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PBNU, Masduki Baidlawi, di Jakarta, Rabu.

Masduki mengakui, pihaknya tidak kecewa dengan rencana tersebut karena kepentingan bangsa ke depan jauh lebih penting daripada kepentingan parpol.

"Demi kebaikan bangsa melalui pemerintah pemerintahan yang baik, saya kira kami (NU) tidak ada yang merasa kecewa. Justru kami mendukung langkah itu," tuturnya.

Namun, pihaknya berharap kepada Jokowi sebagai Presiden terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi KPU tersebut agar mempertimbangkan kader-kader NU yang cukup mumpuni untuk membantu pemerintahannya.

"Meski begitu, harapan kami tetap ada representasi warga NU di kabinet pemerintahan nanti. Ada beberapa kader NU yang profesional dan terbukti selama ini bersih," katanya.

Ia menyebutkan, Pengurus Harian PBNU Prof Maksum, Kiai malik Madani (Katib Aam PBNU), dan Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indarparawansa yang dinilai memiliki integritas dalam membantu pemerintahan.

"Mereka cukup profesional dan berintegritas untuk membantu pemerintahan ke depan. Karena itu, menurut mereka sangat layak untuk menduduki jabatan menteri," ucap Masduki.(*)