Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mendorong peningkatan kerja sama di sektor industri dengan Pemerintah China guna memacu rantai pasok kedua negara agar lebih berdaya saing.

"Kami terus mendorong kerja sama yang baik dan semakin kuat dengan Pemerintah China, dan juga mendorong kerja sama yang semakin keras antara pelaku usaha di Indonesia dan pelaku usaha dari China untuk saling memperkuat tidak hanya berkaitan dengan pengembangan bisnis, tapi juga memperlancar supply chain (rantai pasok)," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto dalam acara Indonesia-China Trade and Industrial Cooperation Seminar di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan kerja sama antara Indonesia dengan China sudah cukup baik dalam dua dekade terakhir, hal itu terlihat dari nilai ekspor-impor kedua negara yang mencapai 127,8 miliar dolar AS pada 2023, dengan tren naik sebesar 19 persen, sehingga hal ini turut memberikan dampak positif dalam struktur industri di Indonesia.
Sementara, untuk investasi China di Indonesia dari 2019 sampai 2023 mencapai 28,4 miliar dolar AS, dengan sektor manufaktur memiliki porsi terbesar dalam penanaman modal yang dilakukan oleh China.

"Kira-kira sebesar 54 persen dari total investasi China di Indonesia," kata Eko.

Eko mengatakan guna mendorong peningkatan kerja sama dengan China, Pemerintah RI telah menyiapkan insentif yang diperlukan, baik berbentuk insentif fiskal maupun nonfiskal, serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) industri yang memadai.

"Kami di Kementerian Perindustrian juga telah mencetak tenaga kerja industri yang cukup besar dalam rangka mendukung investasi-investasi baru, terutama investasi yang sifatnya merupakan pioner atau baru pertama kali," katanya.

Pemerintah sudah menyiapkan beberapa kebijakan keringanan pajak untuk para investor, antara lain tax holiday berupa pembebasan pajak penghasilan perusahaan mulai 5 hingga 20 tahun untuk industri pelopor yang memiliki nilai investasi besar dan strategis.

Selanjutnya, tax allowance berupa pengurangan pajak penghasilan perusahaan dihitung dari nilai investasi sebesar 30 persen yang diberikan selama 6 tahun.

Kemudian, pembebasan biaya masuk impor selama 2 tahun untuk mesin-mesin, peralatan, serta bahan baku.

Lalu, ada super deduction tax hingga 200 persen untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan vokasi dan hingga 300 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Baca juga: Kemenperin promosikan industri elektronika-telematika RI di Uzbekistan
Baca juga: Kemenperin pacu SDM industri kerajinan-batik lewat kerja sama sektoral
Baca juga: Kemenperin: Industri tekstil-pakaian tumbuh ekspansif karena ekspor