Padang (ANTARA) - Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan pemerintah daerah setempat telah berupaya melakukan sejumlah intervensi khusus dalam mengatasi inflasi di Kabupaten Pasaman Barat yang mencapai 5,90 persen pada Maret 2024 secara year on year.

"Jadi, Dinas Pangan Provinsi Sumbar mengalokasikan suplai cabai merah dalam jumlah yang cukup besar ke Pasaman Barat guna menekan laju inflasi," kata Kepala BI Perwakilan Sumbar Endang Kurnia Saputra di Padang, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Kepala BI Sumbar menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar terkait inflasi Kabupaten Pasaman Barat yang berada di angka 5,90 persen.

Padahal, Kabupaten Pasaman Barat bersama Kabupaten Dharmasraya merupakan dua daerah yang baru saja dimasukkan ke dalam indikator akumulasi inflasi di Ranah Minang bersama Kota Padang dan Kota Bukittinggi di awal 2024.

Bahkan, kata Adang sapaan akrabnya, pemerintah daerah telah menggelar kurang dari 10 kali pangan murah di Kabupaten Pasaman Barat. Hanya saja kenaikan beberapa komoditas seperti cabai merah, beras dan sebagainya beberapa waktu tetap berdampak pada lonjakan inflasi di daerah itu.

"Jadi sumber inflasinya itu dari cabai merah. Namun, Pemerintah Provinsi Sumbar sudah mendatangkan 2.000 ton cabai merah ke Pasaman Barat," sebut eks Deputi Kepala BI Perwakilan DKI Jakarta tersebut.

Selain intervensi berupa pangan murah dan menggelontorkan cabai merah dalam jumlah besar, BI menilai pendistribusian beras stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) juga bisa menjadi solusi mengatasi inflasi.

Dengan kata lain, pasokan beras SPHP yang dimiliki Perum Bulog bisa menjadi alternatif di tengah lonjakan harga beras yang sempat menyentuh Rp180 ribu per 10 kilogram di tingkat pedagang.

"Kalau tidak salah Bulog sudah mendistribusikan sekitar 14 ribu ton ke pasar,dan diharapkan dapat menekan inflasi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto menjelaskan inflasi di Pasaman Barat berkaitan erat dengan karakteristik wilayah. Sebab, komoditas utama di daerah itu lebih kepada perkebunan seperti kelapa sawit, bukan pertanian sehingga mempengaruhi tingkat inflasi.

Imbasnya, ketika terjadi perubahan atau lonjakan harga komoditas makanan maupun minuman maka Kabupaten Pasaman Barat akan terdampak langsung.

"Jadi ketika terjadi perubahan harga di Pasaman Barat, itu lebih terdampak dibandingkan di Kota Padang," ujar Sugeng.

Baca juga: BI: TPID harus bekerja keras kendalikan inflasi Sumbar
Baca juga: BI akselerasi daerah yang belum terapkan pembayaran elektronik