"TPID terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi dan berada di sekitar batas atas target 2,5±1 persen secara year on year (yoy)," kata Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumbar Endang Kurnia Saputra di Padang, Jumat.
Endang mengatakan berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan TPID yakni penyelenggaraan gerakan pangan murah serentak. Kedua, melakukan inspeksi mendadak atau sidak pasar terkait harga dan pasokan barang.
Ketiga, sambung Endang, TPID melakukan pasar murah di berbagai kabupaten/kota, intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil boks keliling oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC), hingga pendistribusian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan stok pangan komersil oleh Bulog.
"Sinergi terus dilanjutkan dengan memperkuat koordinasi dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi pangan secara lebih efektif," ujarnya.
Berbagai upaya menjaga laju inflasi terkendali tersebut diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Ranah Minang yang inklusif dan berkelanjutan, harap eks Deputi Kepala Bank Indonesia DKI Jakarta tersebut.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar perkembangan indeks harga konsumen (IHK) provinsi setempat tercatat mengalami deflasi pada April 2024 sebesar 0,30 persen secara month to month (mtm).
Komoditas utama yang memengaruhi perkembangan tersebut ialah turunnya harga berbagai komoditas pangan. Secara tahunan, Sumbar tercatat mengalami inflasi sebesar 3,81 persen (yoy) pada April 2024, lebih rendah dibandingkan Maret 2024 sebesar 3,93 persen (yoy).
"Beberapa komoditas yang memengaruhi deflasi yaitu cabai merah, cabai rawit, jengkol, cabai hijau, dan tomat," ucap dia.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumbar Sugeng Arianto mengatakan ekonomi di Ranah Minang tumbuh sebesar 4,37 persen pada triwulan I tahun 2024 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau secara yoy.
Sugeng mengatakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,88 persen. Kemudian diikuti pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 6,97 persen.
Baca juga: BI Sumbar: Pemda sudah lakukan intervensi khusus atasi inflasi
Baca juga: BI: TPID harus bekerja keras kendalikan inflasi Sumbar
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
