"Betapa pentingnya validitas sebuah data dalam menentukan kebijakan publik," kata Suyasa saat meluncurkan portal Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Buleleng di Buleleng Command Center (BCC), Jumat.
Portal Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Buleleng merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menghimpun dan mengelola data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Program tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan program satu data nasional yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Buleleng.
Baca juga: Pemkab Nunukan dan BPS sinergi terapkan Satu Data Indonesia
Baca juga: DKI raih penghargaan Nilai Indeks Pembangunan Statistik yang baik
“Semua data yang masuk ke sini harusnya valid. Sebelum dipublikasikan, mereka harus diverifikasi. Kalau sudah melihat validitasnya bagus, maka data yang disajikan otomatis benar. Dengan data itu juga publik dapat memahami bagaimana anggaran daerah diserap dalam pengimplementasian program kerja masing-masing perangkat daerah,” ungkapnya.
Suyasa menambahkan Buleleng Command Center (BCC) memang didirikan untuk menjawab tantangan satu data di Kabupaten Buleleng.
Baca juga: Ganjar bakal terapkan Satu Data Indonesia melalui KTP Sakti
Baca juga: Bappenas: Indonesia gencar laksanakan digitalisasi birokrasi
Meskipun demikian, rilis dalam bentuk buku masih tetap dilakukan sesuai dengan permintaan perangkat daerah atau instansi yang membutuhkan.
“Tugas BPS adalah membangun kembali statistik sektoral. Kami punya kewajiban untuk membina perangkat daerah untuk memproduksi data statistik yang mereka dan perangkat daerah lain butuhkan. Sehingga tidak ada yang namanya dobel data statistik,” katanya.
Dia menerangkan terdapat 20 perangkat daerah yang sudah berkontribusi memberikan datanya dalam penyusunan publikasi Buleleng dalam angka 2024. Portal SDI Buleleng diharapkan dapat mempercepat rilis data statistik dibandingkan dengan buku analog.
Baca juga: Wamenkominfo sebut kebijakan satu data permudah pembangunan
Baca juga: Satu Data Indonesia hasilkan kebijakan lebih valid
Baca juga: Pemprov integrasikan Satu Data Kalteng dengan Satu Data Indonesia