Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong penerapan branding guna terwujudnya desa mandiri agar perencanaan serta perancangan pembangunan memiliki identitas berdaya saing sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di tingkat desa.

"Branding desa ini suatu hal yang perlu didiskusikan karena sekarang sedang populer sehingga kemandirian desa itu bisa terwujud," kata Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Mardiyanto Wahyu Tryatmoko dalam webinar yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Ia mengungkapkan secara tipologi di Indonesia baru terdapat sekira 35 persen desa maju dan mandiri, sedangkan desa kategori berkembang masih mendominasi yakni sebesar 45,77 persen.

Kemudian masih terdapat 12,47 persen desa tertinggal dan 5,99 persen berstatus sangat tertinggal.

"Potensi branding desa sangat besar paling tidak bisa menaikkan peringkatnya menjadi desa dengan kategori maju dan mandiri," kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan branding membutuhkan beberapa hal termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi potensi lokal, kemampuan untuk memahami karakteristik, kemudian kemampuan untuk mengkomunikasikan potensi desa, dan menggunakan sumber daya yang ada di desa.

"Ini akan bisa meningkatkan tidak hanya identifikasi mengenai nilai-nilai lokal tapi juga termasuk bagaimana bisa menjual produk lokal dengan sangat baik," katanya.

Baca juga: Mendes PDTT: Dana desa Rp5 miliar penting untuk kebutuhan desa mandiri
Baca juga: Kemendagri: Butuh kolaborasi yang kuat wujudkan desa mandiri-sejahtera

Ia menambahkan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat juga menjadi kunci untuk mem-branding desa untuk diketahui publik.

"Ini sangat penting kaitannya kemampuan dalam mem-branding, siapa yang memiliki kualitas untuk itu terutama dari sisi pemerintah desa," ujarnya.

Menurut dia kapasitas pemerintahan desa ditantang untuk bisa mampu membuat branding demi meningkatkan kemandirian desa.

"Bicara masalah pemerintahan desa tentu bicara masalah struktur desa yang sebenarnya sudah memiliki kapasitas yang kuat termasuk memiliki otonomi desa dan bagaimana memiliki kewenangan yang lebih luas yang hingga sekarang memiliki 113 kewenangan skala desa," katanya.

Ia mengharapkan dengan branding desa ini nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli desa sehingga angka kemiskinan di tingkat desa berkurang.

"Meski tidak semudah secara konseptual yang dibicarakan tetapi dengan potensi yang ada pendapatan asli daerah dapat meningkat untuk menjaga desa dari ketergantungan fiskal," ujar Wahyu.

Baca juga: Mengenal Desa Mandiri Energi di lereng Merapi
Baca juga: Penambahan desa mandiri sebaiknya tidak kurangi dana desa