Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta MUI secara kelembagaan menjaga kepentingan umat dan netralitas dalam politik.

Hal itu disampaikan Wapres dalam arahannya saat memimpin Rapat Paripurna Dewan Pimpinan MUI Tahun 2023, di Jakarta, Jumat, untuk mengesahkan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar.

"Sekarang kita menghadapi Pemilu (2024). Jaga netralitas MUI secara kelembagaan. MUI jangan ditarik-tarik. Kalau orangnya silakan, kecenderungannya ke mana, tapi secara kelembagaan MUI harus netral," tegas Ma'ruf Amin dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Wapres menyampaikan MUI sebagai wadah yang menaungi para ulama, zuama (pemimpin), dan cendekiawan Islam memiliki umat di seluruh lapisan masyarakat tidak terbatas organisasi atau golongan tertentu.

Baca juga: Wapres nilai fatwa MUI diperlukan untuk dukung kemerdekaan Palestina
Baca juga: Wapres galang kolaborasi mitigasi bencana hadapi musim hujan

Dengan demikian, kata dia, MUI secara kelembagaan harus berpikir untuk kepentingan umat bukan personal.

"Jadi berpikirnya (kepentingan) umat. Umat kita ada di organisasi mana pun, inilah yang menjadi tanggung jawab kita bagaimana membangun umat," jelasnya.

Di sisi lain, Wapres mengingatkan bahwa MUI memiliki tanggung jawab kemanusiaan, terutama menyikapi kondisi global saat ini.

"Saya apresiasi semua langkah kita. Dari dulu kita (mendukung) Palestina harus merdeka. Kita harus ambil peran itu. Dunia sedang tidak baik-baik saja, kita harus menyebarluaskan perdamaian," pinta Wapres.

Sejalan dengan arahan Wapres, Ketua Umum MUI K.H. Anwar Iskandar menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinannya, maka MUI akan tetap fokus pada tanggung jawab membangun agama, negara, dan umat.

Turut hadir mendampingi Wapres dalam kesempatan itu, yakni Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, serta Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim.