Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatakan hak pendidikan bagi penghayat kepercayaan sudah diatur dalam regulasi sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mendapatkan layanan pendidikan.
"Kami terus berikhtiar untuk memperkuat kesempatan sekaligus memberikan akses yang sama kepada penghayat kepercayaan untuk mendapatkan layanan pendidikan, termasuk layanan pendidikan agama atau kepercayaan sesuai dengan yang dianut di tiap satuan pendidikan, tanpa ada paksaan untuk mengamalkan kepercayaan tertentu,” kata Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek Rusprita Putri pada diskusi dengan tema "Kenal Lebih Dekat dengan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" di Jakarta, Sabtu.
"Kami terus berikhtiar untuk memperkuat kesempatan sekaligus memberikan akses yang sama kepada penghayat kepercayaan untuk mendapatkan layanan pendidikan, termasuk layanan pendidikan agama atau kepercayaan sesuai dengan yang dianut di tiap satuan pendidikan, tanpa ada paksaan untuk mengamalkan kepercayaan tertentu,” kata Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek Rusprita Putri pada diskusi dengan tema "Kenal Lebih Dekat dengan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" di Jakarta, Sabtu.
Ia menyebut beberapa regulasi itu, Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan serta Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Namun, ia mengakui, masih banyak perlakuan diskriminatif dialami oleh penghayat kepercayaan di lingkungan satuan pendidikan hingga saat ini.
Baca juga: Pemkab Tulungagung jamin perlakuan setara bagi penghayat kepercayaan
Situasi yang demikian, menurut dia, karena sosialisasi yang masih kurang masif terkait dengan hak layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan.
“Perilaku diskriminatif seringkali terjadi karena ketidaktahuan dan juga ketidakpahaman dari masyarakat serta pemangku kepentingan pendidikan yang belum tersosialisasi dengan baik,” ujarnya.Baca juga: Pemkab Tulungagung jamin perlakuan setara bagi penghayat kepercayaan
Situasi yang demikian, menurut dia, karena sosialisasi yang masih kurang masif terkait dengan hak layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan.
Oleh karena itu, Rusprita mengemukakan perlu sinkronisasi dan kolaborasi secara berkesinambungan antara satuan Dinas Pendidikan, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), penyuluh, hingga tenaga pendidik di tingkat sekolah, agar komunikasi dan diseminasi informasi dapat berjalan dengan baik.
Kolaborasi tersebut, katanya, salah satunya melalui produksi konten digital dan edukasi dalam bentuk webinar yang membahas seputar kondisi dan aktivitas penghayat kepercayaan saat ini.
Pusat Penguatan Karakter bersama dengan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat dan MLKI menyelenggarakan webinar Forum Belajar Kebhinekaan Episode 3 bertajuk Kenal Lebih Dekat dengan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Baca juga: Kemendikbudristek berupaya penuhi hak konstitusional Penghayat
Baca juga: Pembinaan penghayat kepercayaan di Sumba Timur dijadikan contoh baik
Baca juga: Kemendikbudristek berupaya penuhi hak konstitusional Penghayat
Baca juga: Pembinaan penghayat kepercayaan di Sumba Timur dijadikan contoh baik