Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imamsyah mengatakan pengumuman kuota haji 1445 Hijriah/2024 Masehi lebih awal akan memberikan banyak waktu dalam penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Hal ini diharapkan akan memberikan banyak ruang untuk penentuan BPIH yang pada gilirannya akan ada banyak waktu untuk persiapan penyelenggaraan haji, termasuk perkiraan biaya akomodasi, transportasi, dan katering," ujar Fadlul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah mengumumkan kuota haji 1445 H/2024 Masehi. Pengumuman ini disampaikan sehari sebelum berakhirnya fase Mabit di Mina, 30 Juni 2023.

Baca juga: Indonesia dapat kuota haji 2024 sebanyak 221 ribu orang

Indonesia tahun depan mendapat kuota 221.000 orang atau sama seperti pada pelaksanaan 2023. Selain informasi kuota haji, Menteri Taufiq juga mengumumkan bahwa proses persiapan penyelenggaraan haji 2024, sudah bisa dilakukan mulai 16 September 2023.

Lebih lanjut, Fadlul mengatakan dari aspek pengelolaan keuangan haji, pengumuman kuota lebih awal merupakan kesempatan untuk mempersiapkan layanan lebih cepat. Dengan begitu, pemerintah diharapkan mendapat harga terbaik. Sebab, pemesanan seluruh fasilitas pelayanan haji dapat dilakukan lebih dini.

"Ini memberi harapan jamaah haji Indonesia akan mendapatkan fasilitas terbaik mengingat ketersediaan dana kelolaan haji yang cukup mumpuni secara jumlah dan nilai," kata dia.

Di sisi lain, penetapan kuota sejak awal juga dapat dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan kontrak sewa fasilitas penyelenggaraan haji melalui pembayaran uang muka. Langkah ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran awal sebelum melakukan kontrak sewa jangka menengah atau jangka panjang.

Baca juga: Tim Pengawas DPR RI nilai pelayanan jamaah haji 2023 sudah bagus

Baca juga: Kuota jamaah haji Indonesia tahun ini terserap 99,6 persen

"Pada gilirannya, hal itu juga dapat menjaga stabilitas harga atas pembiayaan jamaah haji Indonesia, sehingga terhindar dari fluktuasi harga akibat perubahan kurs atau tingkat inflasi," ujarnya.

Fadlul menilai partisipasi BPKH sebagai pengelola keuangan haji dalam ekosistem perhajian merupakan sebuah keniscayaan. Sinergi BPKH, Kemenag, dan pemangku kebijakan terkait akan meningkatkan daya tawar Indonesia sebagai bangsa dengan jamaah calon haji terbesar di dunia untuk mendapatkan fasilitas terbaik.

"Hasil negosiasi pemerintah Indonesia selama ini menjadi barometer negara lain. Peran Indonesia sangat besar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan haji seluruh umat Muslim dunia," katanya.