BPK apresiasi audit laporan keuangan Kemenpora WTP sejak 2019
22 Februari 2023 17:32 WIB
Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengadaan barang kepada Menpora Zainudin Amali di Gedung Kemenpora Jakarta, Rabu (22/2/2023). (ANTARA/Aditya Ramadhan)
Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi audit laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2019 sampai sekarang, dari sebelumnya mendapatkan predikat di bawah itu.
"Yang pasti Badan Pemeriksa Keuangan mengapresiasi, sejak tahun 2015 2017 audit laporan keuangan di Kemenpora ini selalu disclaimer, dan sejak 2019 sampai saat ini sudah berhasil meraih wajar tanpa pengecualian," kata Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pengadaan barang Kemenpora tahun 2021-2022 di Auditorium Kemenpora Jakarta, Rabu.
Achsanul menyebutkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2017 audit laporan keuangan Kemenpora mendapatkan predikat Disclaimer atau "Tidak Memberikan Pendapat". Terbukti, terdapat kasus korupsi dana hibah KONI yang diungkap oleh KPK pada tahun 2018 yang menjerat Menpora pada saat itu Imam Nachrawi.
Namun Achsanul mengaku terkejut dengan perubahan yang ada pada audit laporan keuangan Kemenpora sejak 2019 hingga sekarang karena terjadi perbaikan signifikan.
Menurut dia, pengadaan barang di Kemenpora saat ini jauh lebih transparan dan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.
"Dulu ada sekian puluh rekanan tidak independen dalam belanja. Nah sekarang belanja barang tahun 2021 sangat clear. Saya terus terang surprise, belanja 2021 betul-betul dilakukan secara transparan dan hampir tak ada catatan," kata Achsanul.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan uang negara dengan berpedoman pada perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kedua pihak.
Namun Menpora Amali menegaskan agar penggunaan APBN harus dimanfaatkan secara berkualitas yang dampak dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Lebih dari itu pemenuhan harus berkualitas. Saya berkali-kali sampaikan pada pejabat Kemenpora, kita bangga penyerapan anggaran setiap tahun naik, tapi akan lebih baik kalau penyerapan berkualitas. Program berkualitas itu output, outcome untuk masyarakat itu jelas," katanya.
Menpora berpesan kepada para pejabat dan ASN di Kemenpora untuk terus melanjutkan capaian predikat WTP ke depan dengan siapapun menterinya nanti.
Baca juga: Presiden Jokowi: Zainudin Amali belum resmi mengundurkan diri
Baca juga: Kemenpora soroti pentingnya "sport science" dalam pembinaan atlet
"Yang pasti Badan Pemeriksa Keuangan mengapresiasi, sejak tahun 2015 2017 audit laporan keuangan di Kemenpora ini selalu disclaimer, dan sejak 2019 sampai saat ini sudah berhasil meraih wajar tanpa pengecualian," kata Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pengadaan barang Kemenpora tahun 2021-2022 di Auditorium Kemenpora Jakarta, Rabu.
Achsanul menyebutkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2017 audit laporan keuangan Kemenpora mendapatkan predikat Disclaimer atau "Tidak Memberikan Pendapat". Terbukti, terdapat kasus korupsi dana hibah KONI yang diungkap oleh KPK pada tahun 2018 yang menjerat Menpora pada saat itu Imam Nachrawi.
Namun Achsanul mengaku terkejut dengan perubahan yang ada pada audit laporan keuangan Kemenpora sejak 2019 hingga sekarang karena terjadi perbaikan signifikan.
Menurut dia, pengadaan barang di Kemenpora saat ini jauh lebih transparan dan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.
"Dulu ada sekian puluh rekanan tidak independen dalam belanja. Nah sekarang belanja barang tahun 2021 sangat clear. Saya terus terang surprise, belanja 2021 betul-betul dilakukan secara transparan dan hampir tak ada catatan," kata Achsanul.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan uang negara dengan berpedoman pada perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kedua pihak.
Namun Menpora Amali menegaskan agar penggunaan APBN harus dimanfaatkan secara berkualitas yang dampak dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Lebih dari itu pemenuhan harus berkualitas. Saya berkali-kali sampaikan pada pejabat Kemenpora, kita bangga penyerapan anggaran setiap tahun naik, tapi akan lebih baik kalau penyerapan berkualitas. Program berkualitas itu output, outcome untuk masyarakat itu jelas," katanya.
Menpora berpesan kepada para pejabat dan ASN di Kemenpora untuk terus melanjutkan capaian predikat WTP ke depan dengan siapapun menterinya nanti.
Baca juga: Presiden Jokowi: Zainudin Amali belum resmi mengundurkan diri
Baca juga: Kemenpora soroti pentingnya "sport science" dalam pembinaan atlet
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Roy Rosa Bachtiar
Copyright © ANTARA 2023
Tags: