Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Jumat (6/1), mulai dari Menhan Prabowo Subianto menjelaskan kepada Presiden Jokowi mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan) hingga hasil survei SSI tentang sistem proporsional terbuka.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

Prabowo jelaskan Rapim Kementerian Pertahanan kepada Presiden

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 18 Januari 2023.

“Tadi Menhan Pak Prabowo minta waktu kepada Bapak Presiden untuk menjelaskan tentang Rapim Kemhan pada 18 Januari 2023,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Gubernur Sumbar: Presiden ingin Tol Padang-Pekanbaru cepat selesai

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan agar pembangunan tol yang menghubungkan Kota Padang dengan Pekanbaru cepat selesai dan ini yang sedang ditindaklanjuti secara bersama.

"Presiden ingin kita segerakan penyelesaian dan jangan sekedar berteori," kata dia saat menanggapi video Presiden Joko Widodo saat meresmikan Tol Bangkinang di Padang, Jumat (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Wapres: Penghentian Bantuan Produktif Usaha Mikro dengan pemantauan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan penghentian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dilakukan tetap dengan pemantauan.

"Pemerintah akan terus mengevaluasi apakah setelah dihentikan itu nanti tidak menjadi masalah, artinya tidak menjadi penurunan. Tetap dipantau," ujar Ma’ruf Amin di Jakarta, Jumat (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Menteri ATR bantu selesaikan persoalan agraria di Jember

Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membantu menyelesaikan persoalan agraria di Desa Curahnongko di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Kami menawarkan nanti agar segera mendapatkan kepastian hukum, sehingga kami akan berdiskusi untuk mencari jalan keluar bersama dengan jajaran PTPN terkait dengan permasalahan lahan itu," katanya saat menyerahkan sejumlah sertifikat redistribusi tanah di Balai Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jumat (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Survei SSI: Mayoritas publik ingin Pemilu 2024 proporsional terbuka

Hasil survei dari Skala Survei Indonesia (SSI) menunjukkan bahwa mayoritas publik yakni sebesar 63 persen menginginkan agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

"Mayoritas masyarakat Indonesia, yakni 63 persen masih setuju agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka," kata Direktur Eksekutif SSI Abdul Hakim sebagaimana rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (6/1).

Selengkapnya baca di sini.