BKKBN: Data presisi sangat penting dalam pencegahan stunting
4 April 2022 16:09 WIB
Tangkapan layar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam Forum Merdeka Barat (FMB9) Cegah Stunting, Tingkatkan Daya Saing yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (4/4/2022). ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan kehadiran data dengan presisi menjadi sangat penting bagi negara dalam mencegah terjadinya kekerdilan pada anak (stunting).
“Ini bicaranya selalu data dan data yang presisi inilah makanya dari lima pilar (dalam strategi nasional) yang disampaikan tadi, salah satunya adalah bagaimana pendataan itu penting sekali,” kata Hasto dalam Forum Merdeka Barat (FMB9) Cegah Stunting, Tingkatkan Daya Saing yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Hasto menekankan adanya komitmen yang telah terjalin dengan baik antar kementerian atau lembaga yang berada baik di pemerintah pusat maupun daerah harus dibarengi dengan adanya sebuah konvergensi.
Konvergensi menjadi sangat penting karena dapat membantu mengerucutkan data-data menjadi satu titik sasaran yakni para keluarga yang memiliki risiko stunting, seperti rincian nama anak stunting beserta tempat tinggalnya secara lebih akurat dan real time.
Baca juga: Kemendagri dorong NTB percepat penanganan stunting
Baca juga: Wapres: Komitmen pemerintah tekan angka stunting tidak berhenti
Dengan demikian, intervensi sensitif yang diberikan seperti penyediaan jamban, air dan sanitasi bersih juga perbaikan pada rumah tak layak huni dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya termasuk intervensi spesifik berupa pemantauan kesehatan pada keluarga.
Lewat data presisi yang terkonvergensi itu pula, pemerintah dapat melakukan pertajaman dalam intervensi yang sedang dilakukan seperti adakah pemberian anggaran BPJS untuk stunting, pengerucutan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya.
“Ini perlu ditapis lagi supaya saat menyasar tidak keluar dari keluarga yang stunting. Kalau tidak perlu, harus diarahkan, supaya lebih konvergen lagi,” kata dia.
Hasto menekankan data tersebut juga membantu pemerintah mengerucutkan dan mempertajam pengawalan pada intervensi pemberian makanan tambahan bagi keluarga berisiko stunting. Sebab pada tahun-tahun sebelumnya, pendistribusian makanan tambahan tersebut ditemukan mengalami keterlambatan.
Baca juga: BKKBN minta pemda fokus pada calon pengantin untuk mencegah stunting
Baca juga: Cegah stunting, BKKBN-Universitas YARSI-BAZNAS jalin kerja sama
Ia menyarankan supaya pemberian makanan tambahan dapat lebih diberdayakan dan sampai tepat waktu, anggaran penanganan stunting dapat diberikan langsung kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa.
Hasto mengatakan anggaran itu bisa digunakan para tim pendamping keluarga untuk mengelola produk lokal yang memiliki protein hewani tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya stunting di dalam keluarga.
“Tidak usah yang mahal-mahal, lele jadi ikan kembung juga sudah mengandung DHA dan Omega-3,” kata Hasto.
Baca juga: Kendari terapkan aplikasi ELSIMIL untuk calon pengantin
Baca juga: Ribuan orang tua ikuti sosialiasi pemantapan wawasan pola asuh anak
“Ini bicaranya selalu data dan data yang presisi inilah makanya dari lima pilar (dalam strategi nasional) yang disampaikan tadi, salah satunya adalah bagaimana pendataan itu penting sekali,” kata Hasto dalam Forum Merdeka Barat (FMB9) Cegah Stunting, Tingkatkan Daya Saing yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Hasto menekankan adanya komitmen yang telah terjalin dengan baik antar kementerian atau lembaga yang berada baik di pemerintah pusat maupun daerah harus dibarengi dengan adanya sebuah konvergensi.
Konvergensi menjadi sangat penting karena dapat membantu mengerucutkan data-data menjadi satu titik sasaran yakni para keluarga yang memiliki risiko stunting, seperti rincian nama anak stunting beserta tempat tinggalnya secara lebih akurat dan real time.
Baca juga: Kemendagri dorong NTB percepat penanganan stunting
Baca juga: Wapres: Komitmen pemerintah tekan angka stunting tidak berhenti
Dengan demikian, intervensi sensitif yang diberikan seperti penyediaan jamban, air dan sanitasi bersih juga perbaikan pada rumah tak layak huni dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya termasuk intervensi spesifik berupa pemantauan kesehatan pada keluarga.
Lewat data presisi yang terkonvergensi itu pula, pemerintah dapat melakukan pertajaman dalam intervensi yang sedang dilakukan seperti adakah pemberian anggaran BPJS untuk stunting, pengerucutan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya.
“Ini perlu ditapis lagi supaya saat menyasar tidak keluar dari keluarga yang stunting. Kalau tidak perlu, harus diarahkan, supaya lebih konvergen lagi,” kata dia.
Hasto menekankan data tersebut juga membantu pemerintah mengerucutkan dan mempertajam pengawalan pada intervensi pemberian makanan tambahan bagi keluarga berisiko stunting. Sebab pada tahun-tahun sebelumnya, pendistribusian makanan tambahan tersebut ditemukan mengalami keterlambatan.
Baca juga: BKKBN minta pemda fokus pada calon pengantin untuk mencegah stunting
Baca juga: Cegah stunting, BKKBN-Universitas YARSI-BAZNAS jalin kerja sama
Ia menyarankan supaya pemberian makanan tambahan dapat lebih diberdayakan dan sampai tepat waktu, anggaran penanganan stunting dapat diberikan langsung kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa.
Hasto mengatakan anggaran itu bisa digunakan para tim pendamping keluarga untuk mengelola produk lokal yang memiliki protein hewani tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya stunting di dalam keluarga.
“Tidak usah yang mahal-mahal, lele jadi ikan kembung juga sudah mengandung DHA dan Omega-3,” kata Hasto.
Baca juga: Kendari terapkan aplikasi ELSIMIL untuk calon pengantin
Baca juga: Ribuan orang tua ikuti sosialiasi pemantapan wawasan pola asuh anak
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
Tags: