"Penguatan kapasitas seluruh perangkat desa dan seluruh mitra kerja desa, termasuk BPD dan BUMDes. Ini untuk menyongsong kemandirian dan daya saing desa, apalagi seiring dengan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, yang tentu akan menjadi satu peluang bagi Sulteng. Maka, perlu disiapkan sumber daya dan kapasitas yang baik," katanya dalam dialog virtual Mendorong Kemandirian Desa untuk Sulawesi Tengah yang Lebih Berdaya Saing, Sabtu.
Penguatan kapasitas tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sehingga para perangkat desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (kaur), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh mitranya, dapat sejalan dengan cita-cita dan visi Pemerintah Kabupaten Sigi.
Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggencarkan peningkatan kapasitas perangkat desa, yang bersinergi dengan pemerintah daerah di 12 kabupaten dan satu kota di provinsi tersebut.
Berdasarkan pengalamannya selama memimpin Kabupaten Sigi, dia mengatakan banyak sumber daya manusia (SDM) di pemerintah desa yang minim kapasitas.
"Sumber daya aparatur kita di desa masih sangat terbatas. Sumber daya pengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) juga terbatas. Padahal ada potensi yang dapat dikelola dengan ketersediaan dana BUMDEs, meski dananya terbatas. Namun, potensi itu belum dikelola dan belum berjalan dengan baik," jelasnya.
Dari sebanyak 176 desa se-Kabupaten Sigi, dia menyebutkan sebagian besar desa belum dapat bergerak secara optimal dalam mengembangkan berbagai potensi desa.
"Sehingga, untuk menuju desa mandiri dan berdaya saing perlu peningkatan kapasitas perangkat desa dan jajarannya serta mitranya," ucapnya.
Selain itu, dia juga meminta Pemprov Sulteng melakukan penguatan kelembagaan, diikuti dengan regulasi-regulasi mengikat, sehingga pembangunan kemandirian desa berjalan satu arah.
"Begitu pula dengan penguatan program dan perencanaan desa, harus ada keunggulan apa yang harus ditonjolkan dan difokuskan," ujarnya.
Baca juga: Kemendes PDTT mendorong pemerintah daerah memutakhirkan data SDGs desa