Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menilai penundaan Pemilu 2024 berpotensi menurunkan skor indeks demokrasi Indonesia yang saat in belum dapat dikatakan baik.

“Dua penyumbang skor yang banyak (terhadap akumulasi skor indeks demokrasi Indonesia tahun 2021 yang diluncurkan The Enonomist Intelligence Unit dengan nilai 6,71 dan berada di peringkat 52 dari 167 negara) adalah partisipasi politik masyarakat sebesar 7,22 dan adanya pelaksanaan pemilu dengan nilai 7,9,” ujar Wijayanto saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual LP3ES bertajuk “Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi” dipantau dari Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, lanjut dia, apabila pemilu ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode, maka Indonesia tidak dapat dianggap memiliki pemilu yang teratur, baik, dan demokratis sehingga berarti menghilangkan faktor yang mendukung peningkatan indeks demokrasi di Tanah Air.

Baca juga: LP3ES: Perempuan perlu terlibat dalam proses demokrasi

“Dapat dengan mudah dikatakan skor indeks demokrasi Indonesia akan jeblok (apabila Pemilu 2024 ditunda),” kata Wijayanto.

Dia mengumpamakan keadaan demokrasi di Indonesia saat ini selayaknya sebuah rumah yang tengah mengalami banjir.

Sebelumnya, kata dia, demokrasi di Indonesia seperti rumah yang tengah kebanjiran setinggi leher, namun sekarang banjir itu menyurut menjadi setinggi lutut.

Baca juga: LP3ES mendukung pengesahan RUU TPKS dan RUU PRT

Dengan demikian, menurut Wijayanto, meskipun skor indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang bernilai 6,30 dan menduduki peringkat 64 bukan berarti keadaan demokrasi di Indonesia benar-benar baik.

“Jadi, sebenarnya masih kebanjiran. Masih mundur demokrasinya,” ujarnya.

Baca juga: LP3ES mendukung pengesahan RUU TPKS dan RUU PRT

Wijayanto menjelaskan bukti konkret peran partisipasi politik dalam menyumbangkan nilai yang mampu memperbaiki skor indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021.

“Bukti konkretnya, masih ada masyarakat sipil, seperti lembaga bantuan hukum (LBH), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Survei Kedai Kopi, LP3ES yang terus menerus melakukan partisipasi politik untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Lalu, ada tindakan masyarakat sipil turun ke jalan, seperti saat KPK dilemahkan, Omnibus Law disahkan. Jadi, skor kita itu naik, salah satunya karena ada partisipasi politik ini,” jelas dia.