"Menurut kami, solusi dari segala masalah yang ada di Indonesia itu adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri," ujar Ketua PPI Leiden Kemal Farizan, dalam kegiatan diskusi Penutupan Sekolah Demokrasi bertajuk "Mempersiapkan Pemilu 2024 dan Konsolidasi Demokrasi 2045", sebagaimana dipantau secara virtual, di Jakarta, Sabtu malam.
Dengan demikian, lanjut dia, salah satu langkah utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menjamin kebutuhan dasar masyarakat Indonesia tercukupi sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat.
Hal yang disampaikan Kemal tersebut juga merupakan tanggapan dari PPI Leiden atas hasil diskusi dalam kegiatan Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bekerja sama dengan pihaknya, Universitas Diponegoro, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV).
Sebelumnya, anggota PPI Leiden Githa Dwi Damara menyampaikan, berdasarkan pemaparan Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti Antropologi Politik Komparatif Universitas Amsterdam Belanda Ward Bereschot, dalam Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan secara daring dan langsung di Universitas Leiden sejak 23-25 Juni 2022 itu, dapat disimpulkan bahwa korupsi serta politik uang menjadi masalah yang senantiasa hadir di Indonesia.
Di samping itu, tambah dia, ada pula persoalan lainnya, yakni ketimpangan ekonomi, ketimpangan ketersediaan lahan bagi masyarakat, krisis energi dan pangan, bahkan tantangan mengenai stabilitas ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Dari beragam persoalan itu, PPI Leiden menyimpulkan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah solusi dari beragam masalah yang ada di Tanah Air, terutama mengenai korupsi dan politik uang.
Menurut mereka, masyarakat yang sejahtera dan terpenuhi segala kebutuhan dasarnya akan menyadari pentingnya pembasmian korupsi dan politik uang di Indonesia.
Namun sebaliknya, apabila kebutuhan dan kesejahteraan mereka belum terpenuhi, masyarakat akan terlibat dalam dua masalah besar tersebut untuk bertahan hidup.
"Secara logika, mereka masih memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan primer sehingga pemikiran dalam mengatasi isu korupsi dan politik uang masih tidak terpikirkan. Namun, contohnya Belanda, masyarakatnya sejahtera sehingga tidak perlu memikirkan hal-hal primer. Dengan demikian, korupsi hilang dan tidak ada politik uang," jelas Kemal.
Lalu pada sisi lain, di saat masyarakat telah sejahtera, pemerintahan dapat berfokus menangani isu penting lainnya, seperti pelestarian lingkungan, menjaga stabilitas ekonomi, dan menegakkan kesetaraan gender.
Pada akhir pemaparannya, Kemal berharap tanggapan dari PPI Leiden itu dapat menjadi bahan refleksi dan masukan yang membangun bagi pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Semoga tanggapan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan refleksi dan masukan yang membangun demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," ujar dia.
Baca juga: Sandiaga ajak pelajar Indonesia di Swedia promosikan pariwisata RI
Baca juga: Syarief Hasan dukung RUU Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
