Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, berharap Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag bisa menyusul Ditjen Pajak Kemenkeu yang menggantikan NPWP dengan NIK, atau BPJS Kesehatan yang menggunakan NIK sebagai nomor kepesertaan.
Zudan berharap penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Ditjen PHU Kemenag bisa memberikan kontribusi positif untuk penyelenggaraan haji dan umrah.
"Kita berharap dengan berbagi pakai data kependudukan penyelenggaraan haji umrah menjadi lebih cepat dan terstruktur sehingga menghasilkan rancang bangun penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih baik," kata Zudan.
Menurut dia, nilai penting sinergitas antara data kependudukan dukcapil dengan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat).
Saat ini telah terdata di data warehouse dukcapil lebih 272 juta penduduk by name by address lengkap dengan NIK. Data tersebut terus diperbarui dengan input data penduduk yang berpindah domisili yang rata-rata per bulan mencapai 500.000 orang.
"Belum lagi mengingat rerata penduduk yang wafat per bulan mencapai 50.000 jiwa. Data penduduk yang meninggal terbanyak pada bulan Agustus 2021 akumulasinya sebanyak 220 yang meninggal akibat COVID-19," kata Zudan.
Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief juga berharap agar data haji dan umrah bisa disinkronisasi dengan data Ditjen Dukcapil Kemendagri, khususnya NIK.
Baca juga: Dukcapil jemput bola terbitkan 2.578 dokumen kependudukan warga Badui
Baca juga: Kemendagri ingatkan bahaya swafoto KTP-el terkait "NFT"