Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai inklusifitas Polri telah berkembang di institusi tersebut setelah merekrut 83 bintara dari kelompok santri, 410 personel yang berasal dari suku pedalaman, 3.500 personel dari Orang Asli Papua (OAP) dan 21 personel berkebutuhan khusus menjadi PNS Polri.

"Kebijakan Kapolri tersebut merupakan wujud inklusifitas di institusi Polri. Dengan program rekrutmen yang proaktif ini, Kepolisian menunjukkan lembaganya adalah institusi yang mengayomi, tidak eksklusif, dan merangkul berbagai kalangan," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Sahroni saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1). Kapolri memaparkan berbagai kinerja dan capaian 2021 serta program prioritas Polri Tahun 2022.

Sahroni juga menyoroti terkait isu kesetaraan gender di Polri karena Kapolri Jenderal Listyo menyatakan ingin terus menambah personel Polisi Wanita (Polwan) di Kepolisian dan menempatkan mereka di jabatan-jabatan strategis.

"Selain itu terkait kesetaraan gender, memang seperti yang kita tahu, komposisi Polwan terhadap polisi pria masih sangat timpang di kepolisian, tapi saya sangat mengapresiasi Pak Kapolri yang berkomitmen untuk terus meningkatkan keterwakilan perempuan," ujarnya.

Hal itu menurut dia karena banyak kasus-kasus yang sangat membutuhkan peran polwan misalnya dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Karena itu dia menyampaikan apresiasi atas kebijakan Kapolri yang akan meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam komposisi personel kepolisian.

Baca juga: Ketua DPR minta pemerintah percepat program vaksinasi COVID-19
Baca juga: DPR RI dorong Kemnaker sosialisasikan masif struktur dan skala upah
Baca juga: Wakil Ketua Komisi III DPR apresiasi capaian kinerja Polri tahun 2021