Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, menilai bahwa isu Negara Islam Indonesia (NII) yang belakangan ini merebak di media dan menjadi perhatian publik, bila dipolitisasi menjadi isu bahwa pemerintah membiarkan berkembangnya NII adalah taktik usang para politisi berkedok agama.

Dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Sabtu, Dipo mengatakan bahwa politisasi yang menggunakan isu agama sudah basi, dan tidak terbeli atau termakan oleh publik, walau yang menyuarakan upaya politisasi tersebut dari tokoh agama sekalipun.

"Publik sudah tahu bahwa kebijakan politik SBY, sesuai dengan sumpah jabatan beliau sebagai Presiden, adalah tetap didasari oleh empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI, dan Bhineka Tunggal Ika," katanya.

Jadi, lanjut dia, setiap ada upaya sekelompok separator yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik secara vertikal (pemberontakan dari daerah kepada NKRI) seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), maupun secara horisontal, seperti NII, Partai Komunis Indonesia (PKI) dan lainnya, pasti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan segenap masyarakat akan membasminya secara bersama.

"Ini telah dibuktikan SBY sejak ia menjadi taruna TNI, Menko Polkam dan masa kepresidenanya di KIB I dan kini di KIB II."

Soal NII, Dipo yakin jika pemerintah tidak tinggal diam.

"Peringatan-peringatan kepada aparat keamanan dan penegak hukum serta pejabat di daerah telah ditugaskan untuk mencegah upaya anasir-anasir yang ingin memisahkan diri dari NKRI secara tidak sah, apalagi melalui gerakan dengan kekerasan," ujarnya.

Sebagai contoh, kata dia, ketika pertemuan antara seluruh jajaran pimpinan TNI dan Polri di Istana Bogor beberapa waktu yang lalu, sudah diberikan arahan oleh Presiden.

"Demikian juga baru-baru ini ketika Presiden menerima pimpinan jajaran Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injil Indonesia (PGLII) dan Dewan Da`wah Islam Indonesia (DDII), ada dialog yang bermakna bagaimana tokoh agama bersama pemerintah membina kerukunan umat beragama dan mencegah upaya-upaya menggunakan agama seperti NII untuk tujuan politis yang ingin keluar dari empat pilar Indonesia dalam berbangsa dan bernegara," katanya.

Tokoh agama, menurut dia, seyogyanya meneduhkan dan membina umatnya dengan baik bukan memperkeruh dengan ambisi politiknya.

"Jadi, bila ada tokoh agama yang berniat mempolitisasi iyu NII, mereka memiliki agenda politik tertentu...basi deh," ujar Dipo.
(L.A017*G003)