Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan data Sustainable Development Goals (SDGs) Desa siap digunakan sebagai basis rencana aksi penanggulangan kemiskinan ekstrem.

"Rencana aksi penanggulangan kemiskinan ekstrem terus dimatangkan. Kami saat ini menyiapkan data SDGs Desa yang menjadi basis rencana aksi," kata Halim Iskandar dalam rapat koordinasi dengan Kemendagri, gubernur, dan bupati daerah pilot projet Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 secara daring pada Rabu.

Menurut Gus Halim, panggilan akrab Abdul Halim Iskandar, data ini juga bisa diakses oleh instansi terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem seperti Kemenko Perekonomian, Kemendagri, gubernur, bupati, maupun wali kota.

Baca juga: Mendes: Harmonisasi desa adat-administrasi kunci kelestarian budaya

Dia menjelaskan data SDGs Desa berisi tentang profil warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Di situ akan diketahui potensi dan kelemahan warga sehingga rencana aksi penanggulangan kemiskinan ekstrem bisa dilakukan dengan tepat.

Data SDGs Desa terkait kemiskinan ekstrem ini merujuk pada pengukuran global oleh Bank Dunia di mana warga masuk kategori ekstrem jika berpenghasilan di bawah Parity Purchasing Power (PPP) 1,99 dolar AS/kapita/hari (Rp12.000/kapita/hari), yang nilainya setara dengan penghasilan di bawah 80 persen garis kemiskinan di masing- masing kabupaten/kota di Indonesia.

Gus Halim mengatakan saat ini data SDGs Desa yang sudah tersedia dan siap digunakan adalah untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan yang selesai pekan ini adalah Cianjur, Bandung, Kuningan, Karawang, Indramayu, Lamongan, Probolinggo, Sumenep, dan Bangkalan.

Selain itu juga akan tuntas data dari Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, Sumba Tengah, Rote Ndao, Manggarai Timur, dan Kepulauan Tanimbar/Maluku Tenggara Barat.

"Data dari Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Mamberamo Tengah, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat, dan Manokwari Selatan juga sudah tuntas dan siap digunakan," katanya.

Gus Halim memastikan warga yang terdata dalam data SDGs Desa tersebut didasarkan pada nama dan alamat lengkap (by name and by address). Dengan demikian bisa dipastikan akan membuat rencana aksi yang dilakukan tepat sasaran.

Baca juga: Gus Menteri optimistis kemiskinan ekstrem nol persen tercapai 2024

"Jadi, rencana aksi penanggulangan kemiskinan ekstrem ini bisa saja berbeda antara satu warga dengan warga lain meskipun dalam satu desa," katanya, dikutip dari siaran pers.

Warga yang membutuhkan bantuan pangan rencana aksinya bisa berupa bantuan sembako, sedangkan warga yang butuh pekerjaan rencana aksinya adalah ikut kegiatan padat karya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini mengatakan sementara ini data-data tersebut akan dikirim kepada pihak-pihak tertentu hingga ke tingkat desa, nantinya data akan tersedia dalam aplikasi yang akan terus dimutakhirkan oleh desa dan akan dilakukan konsolidasi data lapangan.

"Dengan tahapan langkah ini kami berharap penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua yang menjadi pilot project terentaskan pada 2021," katanya.

Dalam kesempatan itu Gus Halim juga meminta bupati agar dapat melakukan pendampingan secara intensif ke kepala desa agar proses perubahan APBDES dapat terlaksana dan dipercepat.

"Mohon untuk bupati agar melakukan pendampingan yang intensif kepada kepala desa karena kalau menggunakan dana desa untuk BLT atau top-up itu pasti mengubah APBDES, proses perubahan APBDES ini mohon didampingi agar terjadi percepatan itu," ujarnya.

Baca juga: Kemendes PDTT gagas program Desa Peternakan Terpadu
Baca juga: Wapres minta NTT perbaiki data kemiskinan esktrem 2022-2024