Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mendapat jatah refocusing anggaran sebesar Rp57,3 miliar pada tahun 2021 ini.

"Sebelum ada refocusing, kita miliki pagu anggaran sebesar Rp206,18 miliar. Kemudian ada refocusing sebanyak Rp57,3 miliar sehingga pagu kita setelah refocusing adalah Rp148,9 miliar," kata Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Hadi menjelaskan, refocusing anggaran akan dilakukan untuk perjalanan dinas, meeting, honorarium dan paket jasa konsultasi. Akibat refocusing anggaran ini, akan ada pengurangan 22 output kerja yang telah direncanakan.

"Anggaran Rp148,9 ini terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp28,76 miliar, kemudian belanja barang Rp118,92 miliar, dan belanja modal Rp1,2 miliar. Ada pun saat ini penyerapan di kami sebesar 8,84 persen," ungkapnya.

Hadi menjelaskan rencana pengembangan infrastruktur jangka panjang nasional, dan jangka menengah nasional yang dilakukan BPIW setelah refocusing anggaran.

Dana yang dipergunakan pada 2021 mencakup pengembangan berbagai kawasan di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.

"Intinya menyasar kawasan metropolitan, kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis industri, kawasan strategis ekonomi khusus, kawasan perbatasan termasuk juga daerah tertinggal maupun yang di Papua, berupa wilayah adat. Kami lakukan di tahun ini berbagai perencanaan yang komprehensif sebagaimana arahan di RPJMN," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan refocusing program/kegiatan unit kerja eselon I tahun anggaran 2021 sebesar Rp17,99 triliun sehingga pagu anggaran dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp131,82 triliun.

Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengungkapkan refocusing anggaran tahun ini tidak mengurangi output kinerja kementerian.

"Refocusing anggaran tidak mengurangi output kinerja Sekretariat Jenderal, karena dilakukan terhadap belanja yang bisa dihemat, seperti rapat melalui zoom/video conference," ujar Zainal.

Baca juga: Refocusing anggaran 2021 tidak kurangi output kinerja Kementerian PUPR
Baca juga: Anggaran Kemendes PDTT 2021 dipangkas Rp130,82 miliar
Baca juga: Pascarefocusing, PUPR: Anggaran padat karya 2021 jadi Rp23,24 triliun