Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (10/3), mulai dari kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia sampai pemecatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama oleh sejumlah pengurus organisasi.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:

1. Kemenkumham teken SK kepengurusan baru PPP

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI resmi meneken surat keputusan (SK) kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"SK Kemenkumham ini merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dimiliki kepengurusan partai untuk menjalankan kegiatan organisasi," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP Idy Muzayyad melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (10/3).

Penyerahan SK kepengurusan PPP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Negara Kemenkumham Cahyo R. Muzar kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arwani Thomafi yang didampingi Idy Muzayyad.

Selengkapnya baca di sini.

2. Komisi III DPR dan Uni Eropa bahas masalah narkoba

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menerima kunjungan Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket untuk membahas isu-isu yang sering dibahas dan beririsan dengan kerja Komisi III, seperti isu RUU KUHP, RUU Kemasyarakatan, UU ITE, dan permasalahan narkoba.

Dalam pertemuan tersebut, kata Sahroni, pihak Uni Eropa mempertanyakan perihal hukuman pidana mati yang masih diterapkan di Indonesia, khususnya dalam kasus narkoba.

"Saya berikan penjelasan bahwa tidak semua kasus narkoba dihukum pidana mati, hanya beberapa yang memang bandar kemudian tertangkap, nah, itu bisa saja dihukum mati. Namun, kalau hanya pemakai sifatnya, hanya akan direhabilitasi," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/3).

Selengkapnya baca di sini.

3. KNPI rencana gelar kongres setelah pemecatan ketum secara tidak sah

Komite Pemuda Nasional Indonesia merencanakan menggelar kongres setelah kejadian rapat ilegal yang memecat ketua umum (ketum) organisasi tersebut, Haris Pertama.

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama di Jakarta, Rabu (10/3),mengatakan kongres tersebut diharapkan bisa menjadi pemersatu seluruh komponen KNPI.

"Kita akan menyiapkan kongres yang sesuai konstitusi AD/ART DPP KNPI. Sebelum diadakan kongres, kami akan melakukan tahapan rapat pimpinan paripurna nasional. Secepatnya akan kami agendakan," kata dia.

Selengkapnya baca di sini.

4. Pengurus yang pecat ketua KNPI terancam dipecat balik

Oknum yang memecat Haris Pertama sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) terancam dipecat balik organisasi.

Wakil Ketua Umum DPP KNPI Amin Ngabalin, di Jakarta, Rabu, memprediksi para oknum itu bakal dipecat dalam Rapat Pleno DPP KNPI, Rabu, 10 Maret 2021.

”Kita juga pastikan membawa masalah ini ke jalur hukum, menunggu arahan dari Ketum,” kata dia.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPPOD soroti pentingnya peran swasta dalam pembangunan daerah

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan swasta demi meningkatkan pembangunan di daerah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur KPPOD Arman Suparman pada sebuah sesi seminar di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tantangan otonomi daerah, terutama untuk daerah-daerah yang baru berdiri, menghadapi beberapa tantangan, di antaranya di bidang infrastruktur, sumber daya manusia, keterbatasan finansial.

Selengkapnya baca di sini.