Pesan berantai itu menyebut program vaksinasi yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dibuka untuk 1.000 orang lansia per hari.
Program itu diklaim dapat menerima peserta vaksinasi tanpa mendaftar mulai 1 Maret 2021. Setiap orang hanya perlu membawa kartu tanda penduduk (KTP), bahkan menerima warga non-DKI Jakarta.
Berikut narasi lengkap pesan beredar itu:
Pengumuman: Sahabat yg tinggal di Jakarta, ada vaksinasi lansia di kantor Badan PPSDM Kemkes, jl H.Jebat, mulai tadi 1 Maret.
Setiap hari ada, jatahnya 1000 org/hari.
Jadi datang saja go show bawa ktp. Ternyata krn jatah banyak, ktp luar jakarta juga tadi diterima.
Ajak ya saudara, teman, tetangga, syarat lansia> 60 th bawa ktp.
Yg hipertensi minum dulu obat pagi, tensi <180/110 dan DM tanpa hasil lab akan diterima.
Mari sukseskan vaksin covid utk mempercepat herd community dan melindungi kelompok rentan yg tidak layak vaksinasi. "
Namun, apakah benar vaksinasi lansia di DKI Jakarta dapat dilakukan secara langsung tanpa proses pendaftaran, bahkan untuk warga bukan wilayah DKI Jakarta?
Penjelasan:
Mengacu halaman Jala Hoaks DKI Jakarta, pada Selasa (2/3), informasi vaksinasi 1.000 lansia tersebut adalah berita bohong atau hoaks.
Meskipun pemerintah sedang melakukan program vaksinasi COVID-19 gelombang kedua dengan prioritas warga berusia di atas 60 tahun, tapi program itu mengutamakan warga dengan KTP DKI Jakarta.
Warga lansia dengan KTP DKI Jakarta yang bersedia mengikuti program vaksinasi itu juga perlu mendaftar lewat situs dki.kemkes.go.id.
Berikutnya, calon penerima vaksin COVID-19 menunggu pesan notifikasi dari Puskesmas/ RSUD di Jakarta terkait lokasi dan penjadwalan vaksinasi.
Dengan hadir dalam program vaksinasi sesuai lokasi fasilitas kesehatan dan jadwal yang telah ditentukan, para lansia dapat terhindar dari kerumunan.
Klaim: Vaksinasi 1.000 lansia per hari tanpa daftar
Rating: Hoax
Cek fakta: Hoaks miras berlabel halal muncul lagi
Cek fakta: Hoaks! Pemerintah larang penggunaan Bahasa Arab