Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai langkah pemerintah sudah tepat mengambil kebijakan menutup pintu masuk Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia sejak 1-14 Januari 2021 terkait munculnya varian baru COVID-19 dengan label nama VUI-202012/01.

"Pemerintah sudah mengambil langkah tepat dan cepat, kita dukung keputusan ini agar rantai penyebaran varian baru COVID-19 dapat diputus," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakannya terkait langkah sigap pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang menutup pintu masuk WNA ke Indonesia di mulai tanggal 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Keputusan itu diambil pada rapat kabinet terbatas tanggal 28 Desember 2020.

Baca juga: Ketua DPD RI dukung kebijakan tutup pintu sementara WNA ke Indonesia

Azis menilai, terkait mutasi varian baru COVID-19, langkah yang diambil pemerintah sudah mengikuti standar sesuai dengan data dan fakta yang menunjukkan keganasan varian tersebut.

Menurut dia, varian tersebut sangat ganas, menyebar sangat cepat dan menyerang "receptor binding domain" (RBD) sehingga DPR mendesak agar pemerintah aktif melakukan "contact tracing" terhadap WNA maupun WNI yang baru-baru ini memasuki Indonesia dari luar negeri, khususnya dari Inggris dan Eropa.

Selain itu dia meminta masyarakat untuk serius menjalankan protokol kesehatan (prokes) untuk mengatasi munculnya varian baru COVID-19 dengan label nama VUI-202012/01 di Inggris dan sudah mulai menyebar ke berbagai negara.

Dia menilai ancaman varian baru tersebut adalah nyata serta menghimbau masyarakat untuk serius menjalankan protokol kesehatan.

Baca juga: Indonesia tutup pintu bagi WNA semua negara per 1 Januari 2021

“Ancaman varian baru COVID-19 yang semula ditemukan di Inggris adalah nyata. Saya memohon agar masyarakat dapat menanggapi hal ini dengan serius dan bersungguh-sungguh dalam penerapan protokol kesehatan," ujarnya.

Dia menghimbau masyarakat agar tidak panik dan memantau informasi pengumuman dari pemerintah secara berkelanjutan sehingga pemerintah perlu ekstra bekerja keras dalam menekan penyebaran COVID-19 menjelang akhir tahun 2020.

Politisi Partai Golkar itu juga minta masyarakat agar cukup merayakan malam tahun baru dari rumah masing-masing dan menjalankan protokol kesehatan.

"DPR mendesak aparat untuk tegas dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan, baik pada pelaku usaha maupun individu masyarakat. Aparat juga agar memberi contoh yang benar terhadap protokol 3M," katanya.

Baca juga: Bandara Palu tutup akses WNA, TKI dan buruh migran