Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita-berita hukum yang terjadi pada Kamis (8/10) yang masih menarik dan layak untuk dibaca kembali mulai dari pemerintah yang akan memproses hukum aktor anarkis demo tolak UU Ciptaker hingga Komnas HAM meminta Polri menghormati HAM saat amankan unjuk rasa.

Berikut rangkuman beritanya:

Pemerintah akan proses hukum aktor anarkis demo tolak UU Cipta Kerja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan memproses hukum pelaku dan aktor-aktor yang menunggangi demonstrasi tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan tindakan anarkis kriminil di sejumlah daerah.

Baca selengkapnya di sini

Risma memarahi demonstran tolak UU omnibus law di Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memarahi demonstran tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam.

Baca selengkapnya di sini

Polri imbau penolakan UU Ciptaker lewat MK cegah penyebaran COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Polri mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk memanfaatkan jalur hukum berupa pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Baca selengkapnya di sini

TNI AL butuh pesawat patroli maritim multifungsi anti-kapal selam

Jakarta (ANTARA) - Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf Angkatan Laut Laksda TNI Didik Setiyono mengatakan TNI Angkatan Laut saat ini membutuhkan pesawat patroli maritim multifungsi (Multirole Maritime Patrol Aircraft/ MPA) berkemampuan anti-kapal selam dan anti-kapal permukaan untuk mendukung tugas pokok TNI AL.

Baca selengkapnya di sini

Komnas HAM minta Polri hormati HAM saat amankan unjuk rasa

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta aparat kepolisian tetap menghormati dan mengedepankan HAM dalam mengamankan unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

Baca selengkapnya di sini