Puncak kasus COVID-19 di NTB diproyeksikan Agustus, sebut gubernur
23 April 2020 16:17 WIB
Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr H Zulkieflimansyah menyerahkan secara simbolis paket sembako program jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang NTB terkait wabah COVID-19. ANTARA/HO-Humas Pemrov NTB/am.
Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr H Zulkieflimansyah mengatakan berdasarkan informasi dari Universitas Mataram (Unram) yang telah melakukan simulasi, proyeksi terkait penyebaran COVID-19 di NTB puncaknya akan terjadi di pertengahan bulan Agustus 2020, dengan jumlah kasus positif diperkirakan sekitar 5.800 orang.
"Data dari Unram dengan simulasi puncak COVID-19 Agustus nanti dengan perkiraan kasus positif 5.800 orang itu menuntut kita untuk melakukan hal serius mulai dari sekarang, dan memikirkan dampak terhadap sosial ekonomi kita di NTB," katanya di sela penyerahan bantuan paket jaringan pengaman sosial (JPS) Gemilang NTB bagi warga Kota Mataram di aula Pendopo Wali Kota Mataram, di Mataram, Kamis.
Terkait dengan itu, dalam menangani penyebaran wabah COVID-19 di NTB, gubernur meminta semua pihak melakukan hal yang serius untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di NTB.
"Kalau pemerintah dan masyarakat tidak melakukan hal serius, maka penyebaran COVID-19 di NTB akan berlangsung lama," katanya.
Di sisi lain, lanjut gubernur, sebagai upaya mengantisipasi dampak terburuk akibat wabah COVID-19, ia meminta pemerintah daerah agar memaksimalkan peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal, baik untuk memroduksi masker, alat pelindung diri (APD) dan kebutuhan pangan.
"Hal itu, bisa berdampak selain meningkatkan aktivitas ekonomi, juga untuk menghidupkan UMKM lokal yang ada di NTB agar punya aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sekala lokal di NTB," katanya.
Dengan dilakukannya pemberdayaan UMKM lokal ini, kata dia, diharapkan ketika pemerintah sudah tidak mampu lagi memberikan bantuan, maka UMKM di NTB sudah punya cara untuk mengatasi hidup sendiri.
"JPS ini hanya untuk tiga bulan, kalau wabah ini berjalan panjang, kita perlu memikirkan cara untuk mengantisipasi dampaknya," katanya.
Berdasarkan data jumlah penerima paket sembako JPS Gemilang Provinsi NTB tahap pertama bulan April 2020, tercatat 73.000 kepala keluarga (KK) menurut data desil 1,2 dan 3 atau tidak mendapatkan program dari Kementerian Sosial.
Sementara berdasarkan jumlah data kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak COVID-19, tercatat sebanyak 32.000 KK, sehingga totalnya menjadi 105.000 KK. Paket bantuan sembako yang berisi antara lain beras, telur, minyak goreng dan gula didapatkan setiap KK senilai Rp250 ribu per paket.
"Data penerima sebanyak 105.00 KK tersebut, tersebar di 10 kabupaten/kota se-NTB, sedangkan untuk di Kota Mataram sebanyak 2.695 KK," demikian Zulkieflimansyah.
Baca juga: NTB belum berencana terapkan PSBB
Baca juga: 25 persen COVID-19 di NTB berasal dari transmisi lokal
Baca juga: Positif COVID-19 NTB melonjak drastis 21 orang jadi 93 kasus
Baca juga: 5 perwira Polda NTB positif COVID-19
"Data dari Unram dengan simulasi puncak COVID-19 Agustus nanti dengan perkiraan kasus positif 5.800 orang itu menuntut kita untuk melakukan hal serius mulai dari sekarang, dan memikirkan dampak terhadap sosial ekonomi kita di NTB," katanya di sela penyerahan bantuan paket jaringan pengaman sosial (JPS) Gemilang NTB bagi warga Kota Mataram di aula Pendopo Wali Kota Mataram, di Mataram, Kamis.
Terkait dengan itu, dalam menangani penyebaran wabah COVID-19 di NTB, gubernur meminta semua pihak melakukan hal yang serius untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di NTB.
"Kalau pemerintah dan masyarakat tidak melakukan hal serius, maka penyebaran COVID-19 di NTB akan berlangsung lama," katanya.
Di sisi lain, lanjut gubernur, sebagai upaya mengantisipasi dampak terburuk akibat wabah COVID-19, ia meminta pemerintah daerah agar memaksimalkan peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal, baik untuk memroduksi masker, alat pelindung diri (APD) dan kebutuhan pangan.
"Hal itu, bisa berdampak selain meningkatkan aktivitas ekonomi, juga untuk menghidupkan UMKM lokal yang ada di NTB agar punya aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sekala lokal di NTB," katanya.
Dengan dilakukannya pemberdayaan UMKM lokal ini, kata dia, diharapkan ketika pemerintah sudah tidak mampu lagi memberikan bantuan, maka UMKM di NTB sudah punya cara untuk mengatasi hidup sendiri.
"JPS ini hanya untuk tiga bulan, kalau wabah ini berjalan panjang, kita perlu memikirkan cara untuk mengantisipasi dampaknya," katanya.
Berdasarkan data jumlah penerima paket sembako JPS Gemilang Provinsi NTB tahap pertama bulan April 2020, tercatat 73.000 kepala keluarga (KK) menurut data desil 1,2 dan 3 atau tidak mendapatkan program dari Kementerian Sosial.
Sementara berdasarkan jumlah data kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak COVID-19, tercatat sebanyak 32.000 KK, sehingga totalnya menjadi 105.000 KK. Paket bantuan sembako yang berisi antara lain beras, telur, minyak goreng dan gula didapatkan setiap KK senilai Rp250 ribu per paket.
"Data penerima sebanyak 105.00 KK tersebut, tersebar di 10 kabupaten/kota se-NTB, sedangkan untuk di Kota Mataram sebanyak 2.695 KK," demikian Zulkieflimansyah.
Baca juga: NTB belum berencana terapkan PSBB
Baca juga: 25 persen COVID-19 di NTB berasal dari transmisi lokal
Baca juga: Positif COVID-19 NTB melonjak drastis 21 orang jadi 93 kasus
Baca juga: 5 perwira Polda NTB positif COVID-19
Pewarta: Nirkomala
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
Tags: