Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta para gubernur, bupati, dan wali kota membangun sinergi dengan ribuan kepala desa untuk melakukan upaya cegah-tangkal penularan COVID-19.

"Kerja cegah-tangkal penularan COVID-19 menjadi lebih efektif karena para kepala desa juga tidak ingin warganya yang bermukim di perkotaan melaksanakan mudik Lebaran tahun 2020," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, untuk membangun sinergi itu, para kepala daerah perlu menyimak dan mencermati dua hasil survei oleh institusi pemerintah.

Baca juga: MPR ajak masyarakat beri sumbangan gotong royong lawan COVID-19

Masing-masing adalah hasil survei oleh Balitbanghub Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan survei oleh Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Menurut Bamsoet, Balilatfo menyelenggarakan survei dengan responden 3.931 kepala desa dari 31 provinsi, hasilnya sungguh aspiratif dan menunjukkan betapa peduli dan waspadanya para kepala desa terhadap pandemi COVID-19.

"Sebab, tidak kurang dari 89,75 persen dari semua kepala desa itu menyatakan tidak setuju jika warganya yang bermukim di perkotaan melakukan mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi COVID-19," ujarnya.

Baca juga: MPR: Pemerintah antisipasi puncak pandemi COVID-19

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, hasil survei daring oleh Balitbanghub terhadap 42.890 responden juga menunjukkan kecenderungan yang melegakan. Menurut dia, survei itu menunjukkan bahwa 56 persen responden memutuskan tidak mudik di tengah pandemi COVID-19.

"Ini terbilang luar biasa karena pemerintah tidak melarang warga melakukan mudik," katanya.

Dia menilai, kecenderungan yang terbaca dari dua survei itu sangat jelas, karena menunjukkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat, termasuk warga perdesaan, akan perlunya upaya bersama memutus mata rantai penularan COVID-19.

Baca juga: Bamsoet luncurkan program "MPR Peduli-Lawan COVID-19"

Menurut dia, memang dalam beberapa kesempatan, masih ditemukan kasus yang memperlihatkan oknum warga kurang peduli tentang tujuan pembatasan sosial dan sepanjang periode mudik tahun ini, kasus-kasus seperti itu diperkirakan akan banyak terjadi.

"Untuk mencegah ekses, para kepala daerah untuk segera membangun sinergi dengan para kepala desa. Sebab, aparatur desa lazimnya memiliki catatan dan data tentang warga mereka yang berada di rantau," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, para kepala desa memiliki akses berkomunikasi langsung dengan keluarga para perantau, lalu imbauan agar tidak mudik bisa diteruskan keluarga para perantau.

Baca juga: MPR: Keppres 12/2020 tegaskan Presiden peka keselamatan rakyat

Dia menilai, pendekatan kepada para perantau pun bisa menjadi sangat humanis, yaitu perantau hanya diminta lebih menyayangi semua kerabat dan para sahabat mereka di desa, dengan mematuhi imbauan kepala desa untuk tidak melaksanakan mudik tahun ini.