DPR minta pemerintah tingkatkan koordinasi dalam pembangunan KSPN
5 Februari 2020 16:51 WIB
Suasana rapat kerja (raker) Komisi V DPR dengan Kementeri Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (5/2/2020). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)
Jakarta (ANTARA) - Komisi V DPR RI meminta pemerintah pusat untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pembangunan infrastruktur dan transportasi di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
"Sebagaimana kita telah ketahui bersama, pemerintah telah memutuskan lima KSPN menjadi destinasi wisata super prioritas. Masih ada beberapa masalah pembangunan di daerah wisata itu," ujar Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta Rabu.
Selain itu, ia juga meminta proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas transportasi melibatkan partisipasi warga sekitar.
"Dengan dilibatkannya warga sekitar maka diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Baca juga: Indonesia promosikan 5 destinasi super prioritas di Spanyol
Ia berharap pembangunan infrastruktur dan seluruh fasilitas transportasi di lima KSPN itu dapat diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran dan dioperasikan secara profesional sesuai standar pelayanan
Dengan demikian, lanjut dia, pembangunan KSPN itu dapat segera memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah hingga pengembangan usaha di wilayah tersebut.
Selain itu, ia juga meminta Basarnas untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung sehingga menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan, terutama saat terjadi bencana.
Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjamin pembangunan lima KSPN itu akan dilaksanakan dengan fokus yang tinggi dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden.
"Presiden telah menetapkan pariwisata sebagai 'backbond' perekonomian Presiden memberikan arahan terhadap pembangunan prioritas secara masif," katanya.
Ia menyampaikan pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp2,9 triliun untuk mendukung konektivitas di lima KSPN itu.
Dana sebesar itu, lanjut dia, diantaranya untuk mendukung peningkatan fasilitas penumpang, menambah jalur rel kereta api, pembangunan pelabuhan hingga kegiatan Cruise (wisata kapal pesiar). "Diharapkan memberikan devisa bagi Indonesia di masa mendatang," ucapnya.
Baca juga: PUPR belum prioritaskan jalan Kulon Progo-Borobudur melalui Menoreh
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan infrastruktur di lima KSPN itu ditargetkan selesai pada tahun ini.
"Selanjutnya, akan diprioritaskan kembali daerah lain untuk pembangunan infrastrukturnya. Ini bagian dari program pembangunan untuk wisata yang berkelanjutan," katanya.
Setelah pembangunan infrastrukturnya selesai, ia menyampaikan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendesain sejumlah kegiatan untuk menarik masuk wisatawan.
"Untuk wisata, hal pertama yang harus diperbaiki adalah infrastruktur, kemudian amenitis, event, lalu promosi," katanya.
"Sebagaimana kita telah ketahui bersama, pemerintah telah memutuskan lima KSPN menjadi destinasi wisata super prioritas. Masih ada beberapa masalah pembangunan di daerah wisata itu," ujar Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta Rabu.
Selain itu, ia juga meminta proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas transportasi melibatkan partisipasi warga sekitar.
"Dengan dilibatkannya warga sekitar maka diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Baca juga: Indonesia promosikan 5 destinasi super prioritas di Spanyol
Ia berharap pembangunan infrastruktur dan seluruh fasilitas transportasi di lima KSPN itu dapat diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran dan dioperasikan secara profesional sesuai standar pelayanan
Dengan demikian, lanjut dia, pembangunan KSPN itu dapat segera memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah hingga pengembangan usaha di wilayah tersebut.
Selain itu, ia juga meminta Basarnas untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung sehingga menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan, terutama saat terjadi bencana.
Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjamin pembangunan lima KSPN itu akan dilaksanakan dengan fokus yang tinggi dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden.
"Presiden telah menetapkan pariwisata sebagai 'backbond' perekonomian Presiden memberikan arahan terhadap pembangunan prioritas secara masif," katanya.
Ia menyampaikan pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp2,9 triliun untuk mendukung konektivitas di lima KSPN itu.
Dana sebesar itu, lanjut dia, diantaranya untuk mendukung peningkatan fasilitas penumpang, menambah jalur rel kereta api, pembangunan pelabuhan hingga kegiatan Cruise (wisata kapal pesiar). "Diharapkan memberikan devisa bagi Indonesia di masa mendatang," ucapnya.
Baca juga: PUPR belum prioritaskan jalan Kulon Progo-Borobudur melalui Menoreh
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan infrastruktur di lima KSPN itu ditargetkan selesai pada tahun ini.
"Selanjutnya, akan diprioritaskan kembali daerah lain untuk pembangunan infrastrukturnya. Ini bagian dari program pembangunan untuk wisata yang berkelanjutan," katanya.
Setelah pembangunan infrastrukturnya selesai, ia menyampaikan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendesain sejumlah kegiatan untuk menarik masuk wisatawan.
"Untuk wisata, hal pertama yang harus diperbaiki adalah infrastruktur, kemudian amenitis, event, lalu promosi," katanya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020
Tags: