Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo optimistis pihaknya dapat menjalankan program prioritas dengan baik meskipun anggaran relatif terbatas.

"Intinya bagaimana kita bisa mengawal APBN tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan lain-lain," ujar Edhy Prabowo di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, komunikasi dan keterbukaan menjadi faktor penting. Dengan begitu, bakal tercipta koordinasi yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha maupun nelayan.

"Pak Presiden (Joko Widodo) memerintahkan dua hal, pertama bangun komunikasi dengan nelayan. Artinya apa? Luas sekali, meski kelihatannya satu kalimat. Intinya, sebagai menteri mampu mengakomodir semua kepentingan di sektor ini, mau nelayan perorangan, kelompok, korporasi, provinsi kabupaten kota, hingga nelayan skala industri. ini semua harus diatur supaya tetap berdampingan," paparnya.

Baca juga: Menteri KKP: Balai riset upaya selamatkan berbagai jenis ikan

Kedua, lanjut dia, membangun budidaya perikanan atau akuakultur. Indonesia memiliki lahan perikanan budidaya laut cukup luas yang harus mampu memberikan manfaat.

"Di sini potensinya besar, dan itu benar. Saya lihat kita sudah lakukan eksploitasi itu pun belum maksimal, baru 10 persen. Jangan bicara 90 persen sisanya, bicara yang 10 persen ini saja kalau kita optimalkan, akan banyak manfaatnya. Lapangan pekerjaan baru tercipta, pendapatan baru akan muncul, devisa negara akan terangkat," katanya.

Kendati demikian, Edhy Prabowo mengakui anggaran KKP tahun 2020 yang sebesar Rp6,5 triliun dinilai masih kurang untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

"Kalau lihat dari anggaran memang relatif kecil. Saya yakin hitungannya hanya 10 persen kemampuannya untuk mem-backup program nasional kita," ujarnya.

Baca juga: Edhy Prabowo sebut bakal fokus 3 hal, percepat budi daya perikanan

Namun, ia meminta kepada seluruh staf KKP agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan contoh kepada pelaku usaha dalam melaksanakan program prioritas di tengah keterbatasan anggaran.

"Kita beri contoh kepada pelaku usaha, dengan anggaran yang terbatas bisa menentukan program prioritas, menunjuk daerah yang lebih rajin dan aktif," katanya.

Dengan begitu, lanjut dia, pelaku usaha bakal turut ikut membangun program prioritas.

"Kita memang masih membangun model, sebetulnya yang sudah ada tinggal dimantapkan, bagaimana budi daya kepiting, udang, hingga lobster," katanya.

Baca juga: Dirjen KKP tangkap tiga kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara
Baca juga: Menteri Edhy: 2,7 juta nelayan butuh pendampingan buat inovasi