Jakarta (ANTARA) - Nurmansjah Lubis calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Keadilan Sosial (PKS) menyatakan kesiapannya untuk mendapat bully dari netizen jika nanti dirinya terpilih menjadi wakil Gubernur Anies Rasyid Baswedan.

"Enggak apa-apa pindahin 'bullying' Bang Anies ke ane ye, supaya Bang Anies bekerja bahagiakan warganya dari segi makro, yang diomelin gua aja," kata Nurmansjah di CFD Jakarta, Minggu.

Nurmansjah yang akrab disapa Bang Ancah ini mengatakan siap jadi sasaran perundungan netizen agar Gubernur Anies Baswedan bisa melayani warganya secara makro.

"Kalau misalnya neh regulasi Pemda 'brengsek', salahin Nurmansjah sebagai wagub, ane yang atur entar, bos ape yang salah. Ke Depdagri misalnya, gini ente nomenklaturnya enggak bener masak beli karpet APBD sampai dua ton," katanya.

Ancah mengatakan di APBD DKI juga ada banyak anggaran untuk beli 'tali' juga mencapai angka miliaran. Bagi orang yang tidak mengerti dengan anggaran tali akan langsung menyalahkan wakil gubernur.

"Semua tau enggak tali apa? Telepon, air, listrik, internet anggarannya miliaran, masak beli tali miliaran, mau narik kapal apa," ucap Ancah.

Baca juga: Warga DKI Jakarta akan miliki wakil gubernur Februari 2020

Baca juga: Hadiri Rakerda Gerindra, Anies dan Sandi saling lepas kangen

Baca juga: Anies-Sandi bertemu di Rakerda Gerindra

Menurut mantan Direktur Takaful tersebut presepsi yang berbeda-beda di masyarakat yang menimbulkan perundungan. Oleh karena dia mengajak warga sama-sama mencari persamaan agar tidak lantas saling menyalahkan.

"Sama-sama kita cari kesamaan, jangan belum ape-ape tali dibully, itu enggak bisa," katanya.

Nurmansjah Lubis satu dari dua nama diumumkan oleh Partai Gerindra sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai PKS.

Nama kedua adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerima secara langsung surat usulan kedua nama Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari dua partai pengusungnya yakni Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Balai Kota, Selasa (21/1).

Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin.