Conakry, Guinea (ANTARA) - Presiden Guinea Alpha Conde mengatakan, Kamis (19/12), ia akan menyelenggarakan referendum publik soal undang-undang dasar (UUD) baru Guinea.

Langkah Conde tersebut dikhawatirkan para lawan politiknya sebagai dalih untuk bercokol dalam kekuasaan di luar batas mandat UUD.

Conde memerintah Guinea sejak 2010. Periode kedua, dan terakhir, masa jabatan lima tahun yang dijalaninya akan berakhir tahun depan.

Baca juga: Alpha Conde Jadi Presiden

Sejak Oktober, demonstrasi untuk menentang kemungkinan perubahan UUD telah menjatuhkan sedikitnya 14 korban jiwa di seluruh negeri.

Kalangan oposisi curiga bahwa Conde (81) berencana menggunakan UUD baru sebagai pijakan untuk menghapuskan batasan dua periode masa jabatan presiden.

Dalam rancangan UUD yang dibaca Reuters, tidak secara jelas digambarkan apakah Conde akan memenuhi syarat untuk mengikuti persaingan dalam pemilihan 2020. Namun sejauh ini, Conde menolak untuk menepis kemungkinan mencalonkan diri dalam pemilihan.

Dalam pidato yang disiarkan pada Kamis petang, Conde mengatakan para ketua Majelis Nasional dan mahkamah konstitusi sudah menandatangani proposal UUD baru itu, yang disusun oleh sebuah komisi khusus. Namun, Conde belum menyebutkan secara rinci kapan referendum akan dilangsungkan.

Baca juga: Conde Jadi Presiden, Guinea Tegang

Menurut dia, UUD baru diperlukan untuk menggantikan versi lama tahun 2010, yang ia katakan dirancang secara terburu-buru dalam upaya untuk mengakhiri masa kekuasaan singkat pemimpin kudeta Dadis Camara.

Kemenangan Conde pada pemilihan 2010 meningkatkan harapan bagi proses demokratis di Guinea setelah negara itu dipimpin oleh penguasa otoriter selama berpuluh-puluh tahun.

Namun, para penentang Conde menuduh sang presiden menindak orang-orang yang berbeda pendapat dengannya serta menekan para pemrotes dengan cara keras. Conde membantah tuduhan-tuduhan itu.

Baca juga: Presiden Guinea ampuni 171 tahanan, termasuk tokoh oposisi

Sumber: Reuters