Pontianak (ANTARA) - Ketua Inovator 4.0 Indonesia Budiman Sudjatmiko mengatakan ketidakberhasilan pembangunan banyak yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam pengumpulan data atau data yang tidak akurat.

"Data yang tidak akurat membuat kesalahan sejak dalam perencanaan dan terus menjadi tidak terkendali," kata Budiman Sudjatmiko saat dialog interaktif yang digelar Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Kalbar tentang "Keterbukaan Informasi Publik", di Pontianak, Kamis.

Baca juga: Muhadjir sebut data yang valid jadi modal membawa Indonesia lebih maju

Menurut dia, dengan berbagai perubahan yang terjadi di seluruh belahan dunia terutama di bidang teknologi, Indonesia perlu beradaptasi secara cepat agar tidak terjebak dalam ketertinggalan.

"Kalau dari sisi korporasi, tidak ada perusahaan di Indonesia yang sanggup bersaing melawan Google atau Facebook, sedangkan kalau dari sisi negara, Indonesia juga belum mampu," ujar dia.

Baca juga: Wamenhan ingin "big data" kuat untuk pertahanan

Dengan demikian, lanjut dia, salah satu caranya adalah dengan memperkuat basis komunitas yang siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut. "Ini adalah kekuatan yang dimiliki Indonesia, basis komunitas yang kuat dan besar serta tersebar di seluruh Indonesia," ujar dia.

Komunitas-komunitas tersebut dapat disatukan dalam sebuah sistem cerdas berbasis data, yang mampu merangkum semua masalah dan potensi. "Namun, dengan didukung kecerdasan buatan, keputusan akhir tetap di tangan manusia," ujar Budiman.

Baca juga: Pusat data terbesar Indonesia bakal aktif 2020, dukung ekonomi digital

Ia pun sepakat dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mempercepat pengambilan keputusan. "Jangan kaget dengan berbagai perubahan-perubahan ke depan, namun Indonesia juga harus bersiap menghadapinya," kata dia.

Ia juga mengapresiasi Gubernur Kalbar Sutarmidji yang mendorong terciptanya transparansi melalui program Open Data, sehingga semua kebutuhan akan data di Kalbar dapat diperoleh secara cepat.

Baca juga: Kelemahan pembangunan Sulbar karena data belum bagus

Sementara itu, Redaktur Pelaksana IV Perum LKBN ANTARA Teguh Priyanto mengatakan, dengan gelombang informasi yang terjadi saat ini, yang lebih penting lagi adalah pengemasannya sehingga dapat diterima masyarakat dengan baik.

"Bagaimana informasi dikemas dan dipakai masyarakat. Ketika informasi tidak dapat disajikan dengan baik, maka muncullah hoaks," kata Teguh Priyanto.

Ia mengakui bahwa dengan perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat, maka penyampaian informasi tersebut juga harus ikut menyesuaikan. "Pendekatan lebih baik dengan bahasa jurnalistik, karena dengan judul dan paragraf pertama masyarakat sudah paham, maka informasi tersebut akan lebih mudah diterima," kata dia.

Namun, ia mengingatkan, pendekatan dengan cara konvensional juga tidak boleh dihilangkan sama sekali karena masih banyak "blank spot" di Indonesia yang tidak terjangkau teknologi.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narapraya menambahkan, penghargaan terhadap badan publik yang informatif adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan.