"Hari ini kita harus mulai komitmen terhadap data, dan melakukan rencana aksi sehingga menghasilkan data yang bisa berbicara," katanya pada rapat koordinasi evaluasi pengolahan penginputan data statistik sektoral lingkup pemprov Sulbar tahun anggaran 2019 di Mamuju, Senin.
Idris yang juga mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI, salah satu kekurangan di daerah Sulbar ini adalah data dan sistem informasi pembangunan yang belum bagus untuk mendukung terlaksananya pembangunan yang baik.
"Secara spesifik saya ingin mengatakan kita tidak akan bisa bergerak mengelola tata kelola pemerintahan yang baik tanpa berbicara mengenai data yang baik, bahkan jika kita melihat filosofi pemerintahan yang terbaik lahir dari produksi informasi yang baik," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah mesti membangun kesadaran untuk menyiapkan informasi yang komprehensif.
"Pekerjaan pemerintah adalah memproduksi informasi dan informasi itu tidak mungkin ada tanpa data, jadi informasi itu hadir dari olahan data yang luar biasa," katanya.
Ia juga menyampaikan, masa depan dan produktivitas pemerintah di Sulbar ini sangat di tentukan oleh komitmen bersama pembangunan dara yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPS tingkat Kabupaten.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulbar, Safaruddin Sanusi, mengatakan infrastruktur dan sumberdaya manusia di organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten juga belum maksinal dan masih dalam tahap perbaikan.
"Penting juga pada setiap OPD memiliki operator khusus statistik, karna statistik merupakan suatu ilmu yang berbeda dengan operator IT, karena OPD merupakan pemegang kunci data administrator.
Ia sangat mengharapkan, keseriusan dari para kepala OPD baik Provinsi maupun Kabupaten berkomitmen mewujudkan Satu Data Indonesia, demi mewujudkan pembangunan Sulbar lebih baik.
Pewarta: M.Faisal Hanapi
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
