Konsep kerja sama kawasan yang telah diadopsi oleh negara-negara ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi ke-34 Juni lalu, disebut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Tavares memiliki prospek yang baik.
“Prospek ke depannya, kita akan melihat dari bidang-bidang kerja sama yang ada dalam outlook tersebut antara lain maritim, konektivitas, SDGs, dan ekonomi,” kata Jose dalam wawancara khusus saat berkunjung ke ruang redaksi ANTARA di Jakarta, Senin.
Terkait SDGs, salah satu tujuan yang bisa diupayakan adalah pengentasan kemiskinan---yang menurut Jose sebetulnya sudah menurun drastis.
Negara-negara ASEAN telah mampu mengentaskan 150 juta orang dari kemiskinan ekstrem, namun hingga saat ini masih ada 14 persen dari sekitar 600 juta penduduk ASEAN masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“Karena itu, target pertama SDGs yakni pengentasan kemiskinan bisa menjadi salah satu bidang kerja sama ke depan untuk dikerjasamakan dalam konteks Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik,” tutur Jose.
Upaya kerja sama tersebut tidak hanya bisa dilakukan dalam lingkup ASEAN, tetapi juga dengan para mitranya yang tergabung dalam KTT Asia Timur (East Asia Summit-EAS), maupun dengan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik.
Melalui kerja sama teknik maupun pengembangan kapasitas, katanya, akan terlihat negara mana yang sudah maju dalam menerapkan SDGs, yang berada dalam jalur, dan yang masih tertinggal dalam pencapaian SDGs.
Baca juga: ASEAN perlu lakukan terobosan untuk laksanakan Pandangan Indo-Pasifik
Sebagai anggota G20 yang mengupayakan apa yang disebut mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sebagai “diplomasi tangan di atas”, Indonesia berkeinginan membantu negara-negara yang masih tertinggal itu.
“Jadi sebagai negara G20 kita juga bisa membantu negara-negara kecil yang ketinggalan dalam pemberantasan kemiskinan,” tutur Jose.
Selain pengentasan kemiskinan, Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik juga dapat mendasari kerja sama untuk menghadapi tantangan global, seperti sampah plastik di laut.
Negara anggota ASEAN memiliki kerangka kerja terkait upaya menangani sampah plastik di laut, demikian juga negara-negara EAS yang sudah mengeluarkan pernyataan tentang isu tersebut.
“Sekarang tinggal kita mengajak negara-negara itu (kawasan Indo-Pasifik) bekerja sama untuk menangani isu ini dalam berbagai bentuk, melalui kebijakan-kebijakan di kawasan atau mengadakan plan of actions bersama untuk menangani isu yang merupakan tantangan dunia,” tutur Jose.
Baca juga: Pandangan Indo-Pasifik, upaya Indonesia lindungi multilateralisme
Baca juga: Menlu sebut tiga alasan penting Indo-Pasifik