Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik sekaligus Direktur Polcomm Institute Heri Budianto menilai Mahfud MD pas kalau ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Mahfud MD bersedia jadi menteri pemerintahan Jokowi jilid II

"Kalau melihat rekam jejaknya Menteri Hukum dan HAM pas, Mahfud mempunyai latar belakang mantan Ketua MK, mantan Menteri Pertahanan," kata Heri Budianto di Jakarta, Senin.

Selain kariernya, Mahfud juga memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, Mahfud MD merupakan salah satu Guru Besar Hukum Tata Negara di Indonesia.

"Kalo Mahfud nantinya memang Menkumham, sepertinya dia kalangan profesional pertama yang akan menduduki jabatan itu," kata dia.

Dengan menunjuk Mahfud MD sebagai Menkumham, tentunya juga akan memberikan implikasi baik soal menyelesaikan rancangan dan undang-undang yang sampai saat ini masih kontroversial, seperti UU KPK.

"Nantinya akan merepresentasikan pemerintah soal UU KPK, karena nanti yang menggodok Perppu kan di Kemenkumham, dan di sana menterinya dari kalangan profesional bukan partai," ucapnya.

Sementara itu, kemungkinan Mahfud MD akan menerima jabatan Menkopolhukam lanjut Heri mamang ada peluang tetapi jika melihat sejarah sosok menteri yang menempati posisi menko itu sepertinya masih akan jatuh kepada para jajaran jenderal.

"Dari kebiasaan mantan jenderal yang ditempatkan disitu, memang tidak salah dari profesional dan akan menjadi di luar kebiasaan, tetapi dari sisi loyalitas, disiplin, integritas dan kapabilitas tentara sudah mumpuni dan teruji," ujarnya.

Meskipun analisis Polcomm melihat Mahfud MD layak atau cocok menjabat posisi Kemenkumham, posisi menteri serta sosok yang diberikan amanat nantinya kata Heri Budianto tentu mejadi hak prerogatif Presiden Jokowi.


Baca juga: Wishnutama belum bisa sebut kementerian yang akan dipimpin
Baca juga: Jadi menteri, Nadiem Makarim mundur dari Gojek