Padang (ANTARA News) - Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat merekomendasikan panitia pelaksana tes CPNS memperbaiki tes Computer Assisted Test (CAT) karena dinilai kurang memadai.

"Berdasarkan temuan di lapangan tempat tes kurang memadai karena berlokasi di Aula Korem, sebaiknya panitia menyediakan tempat yang lebih memadai," kata Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang, Jumat.

Menurutnya karena berlokasi di aula tempat tes cukup panas walaupun panitia sudah menyediakan kipas angin.

"Yang namanya orang ujian tentu butuh konsentrasi, kalau suhu ruangan tempat tes panas akan mengganggu fokus," kata dia.

Tidak hanya itu berdasarkan temuan juga dijumpai pungutan liar di lokasi tes berupa pengutipan parkir oleh petugas tidak resmi.

"Setelah ditanya pihak Badan Kepegawaian Negara tidak tahu soal ini dan belum ada solusi atas parkir liar ini," katanya.

Ia berharap panitia menyediakan fasilitas yang lebih baik agar peserta tes bisa maksimal mengerjakan soal.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengemukakan pihaknya membuka lowongan tes CPNS untuk 70 ribu formasi.

Asman menyebutkan berdasarkan hasil tes kompentensi dasar yang dilakukan dalam penerimaan CPNS di Yogyakarta tingkat kelulusan mencapai 24 persen, Sumatera Barat 4 sampai 6 persen, Aceh tiga persen dan Papua hanya satu persen.

Ia menyebutkan saat ini hanya 40 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia yang memiliki keahlian sementara 60 persen lainnya hanya mempunyai kemampuan administratif.

"Saya cukup kaget dengan data yang diungkapkan oleh Badan Kepegawaian Negara tersebut salah satu solusinya adalah memprioritaskan rekrutmen pegawai dari lulusan terbaik perguruan tinggi," katanya.

Menurut dia ASN adalah jantungnya suatu negara dan kalau negara ini mau berubah menjadi lebih modern akan ditentukan oleh kinerja ASN.

Oleh sebab itu saya minta Badan Kepegawaian Negara memprioritaskan untuk merekrut anak-anak yang lulus terbaik dengan pujian serta indeks prestasi kumulatif yang tinggi, kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Ia melihat ke depan Indonesia akan lebih maju, modern dan kuat bisa diwujudkan dengan ASN yang profesional.

"Jadi tidak ada lagi cerita penerimaan ASN karena ada hubungan saudara, titipan dan lainnya karena kami akan seleksi dengan amat ketat," ujar mantan Ketua Komisi X DPR RI tersebut.

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2017