Jakarta (ANTARA) - Panglima Komando Armada I TNI AL, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, menjelaskan mengapa Indonesia menerapkan strategi diplomasi lunak terkait konflik perairan Kepulauan Natuna dengan kapal-kapal Penjaga Pantai China.

Menurut dia, permasalahan di Natuna bukan hanya persoalan kedaulatan Indonesia yang dilanggar, namun juga ada konflik lebih besar melibatkan dua negara raksasa, Amerika Serikat dan China.

Baca juga: Komisi I: perkuat pembangunan kekuatan TNI di Natuna-ALKI

"Kita diseret-seret ke konflik itu, tapi kita berusaha menahan diri. Nah ini kenapa kemarin kita tidak keras tapi melakukan penindakan yang lunak saja," kata Ali dalam diskusi Konflik Natuna dan Pasang Surut Hubungan Indonesia dan RRC, di Jakarta, Jumat.

Ia pun menambahkan jika diplomasi lunak yang dilakukan Indonesia kepada China dalam konflik Natuna karena Indonesia tidak mau terseret konflik yang lebih besar dengan dua negara raksasa dunia itu.

Baca juga: Imbas soal Natuna, Menhan: Komisi I setuju peningkatan pertahanan TNI

"Ini konfliknya antara AS dengan China atau hanya Indonesia dengan China? Kita tidak mau ke arah (yang lebih besar) di sana. Kita tetap menahan diri. Kita banyak diskusi mungkin manuver-manuver saja. Kemudian kita tekankan kepada mereka bahwa Anda melanggar UNCLOS pasal sekian, sekian," kata Ali.

Hal itu berkebalikan menurut dia, dengan peristiwa yang sama pada 2016, dimana saat itu kapal perang TNI AL menembak kapal nelayan dari China. "Kemarin tidak ada satupun peluru yang keluar. Waktu 2016, kami sempat menembak ke kapal ikan China. Tapi sekarang ini kami tahan," ujar Ali.

Baca juga: Komisi I DPR gelar raker bersama Kemhan bahas Natuna

Kendati di Natuna, TNI telah mempersiapkan pangkalan gabungan untuk Satuan TNI Terpadu. "Satuan TNI Terpadu ini ada tiga angkatan di sana. Dan nanti akan dibentuk komandannya seorang bintang 1 di sana," kata Ali. Hal itu agar mengintegrasikan semua fasilitas pertahanan untuk memantau wilayah di Natuna. Ada lapangan terbang terintegrasi, dermaga juga terintegrasi, radar, Pusat komando pengendalian (Puskodal) terintegrasi, bahkan ada rumah sakit TNI terintegrasi.

Baca juga: Nelayan Natuna tolak menjaring ikan demi kelestarian lingkungan laut

"Di sinilah nanti kami bergabung. Kammi nanti juga ingin mengajak angkatan lain seperti Badan Keamanan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan mungkin polisi perairan, bahkan Bea Cukai nanti kami akan libatkan terkait pengawasan situasi di sana," ujar Ali.

Baca juga: Tinjau Natuna, Komisi I DPR dukung kesigapan TNI-Bakamla

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020