Dia menilai, tindakan China tersebut selain melakukan pencurian ikan, juga melukai persahabatan baik yang selama ini sudah dibangun Indonesia-China.
Baca juga: Anggota DPR: amankan kedaulatan Natuna melalui semua jalur
"ZEE punya kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut. Jadi klaim sepihak China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka, sesungguhnya tidak punya dasar apapun di PBB," kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah Indonesia perlu bertindak tegas bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas, seperti misalnya penenggelaman kapal.
Baca juga: Charles Honoris: Indonesia harus ambil sikap lebih tegas pada China
Dia mengingatkan, walaupun China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, bukan berarti mereka bisa seenaknya mengganggu kedaulatan Indonesia.
"Pemerintah Indonesia tidak boleh lembek, apalagi Kementerian Luar Negeri China sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka seakan tidak peduli apakah Indonesia menerima atau tidak klaim China sebagai pemilik perairan Natuna," ujarnya.
Baca juga: Hikmahanto: Natuna Utara tidak diselesaikan di meja perundingan
Politikus Partai Golkar itu menilai kalau Indonesia lembek, maka negara manapun akan dengan mudah menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia.
"Namun, apabila kita berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dan akan berpikir berjuta kali untuk berhadapan dengan Indonesia. Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok," ujarnya.
Baca juga: Menlu tegaskan kapal China langgar wilayah ZEE Indonesia
Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah dan Komisi I DPR RI segera menyusun anggaran untuk menambah kekuatan armada penjaga wilayah laut atau "coast guard", mengingat kerasnya potensi konfrontasi di perairan Natuna.
Dia mengatakan, tanpa ditunjang kekuatan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang prima, maka tidak mungkin tentara Indonesia bisa menjaga kedaulatan dengan sempurna.
Baca juga: Pangkogabwilhan I kendalikan operasi siaga tempur di Natuna
"Sebagaimana pepatah Romawi kuno, si vis pacem para bellum, jika kau mendambakan perdamaian bersiaplah menghadapi perang. Artinya, kita perlu mempersiapkan kekuatan tempur yang prima agar bisa menghadapi situasi terburuk seperti perang," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
