#hukum tata negara

Kumpulan berita hukum tata negara, ditemukan 1.750 berita.

Pengamat: Penambahan kementerian perlu pertimbangkan penilaian rakyat

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan bahwa Calon ...

Menko Polhukam terima hasil pembahasan RUU MK di tingkat panja DPR

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mewakili ...

Formappi: Revisi UU Kementerian cepat rampung jika masuk pembahasan

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengemukakan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara akan ...

Ketua MPR: Pelantikan presiden-wapres hasil Pemilu tak bisa dijegal

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih hasil Pemilu 2024 ...

Pakar: Pembentukan kementerian baru keniscayaan konstitusional

Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid mengemukakan pembentukan kementerian baru yang ...

Ahmad Doli Kurnia sebut revisi UU bisa tambah atau kurangi kementerian

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan wacana Revisi Undang Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor ...

Ahmad Doli: Revisi UU Kementerian diperlukan guna ikuti zaman

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Revisi Undang Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 39 ...

Pakar: Mahfud kembali ke kampus menunjukkan etika politik yang baik

Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa rencana ...

Mahfud MD: Saya tidak pernah benar-benar pergi dari kampus

Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Menko Polhukam RI Mahfud MD menegaskan tidak pernah meninggalkan dunia kampus ...

Sekjen APHTN-HAN usulkan adanya perubahan UU Kementerian Negara 

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Prof. ...

Rakernas APHTN-HAN 2024 beri rekomendasi penataan kabinet presidensial

Rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APTHN-HAN) 2024 ...

Mahfud Md ajak mahasiswa jaga demokrasi di Indonesia

Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengajak mahasiswa menjaga demokrasi di Indonesia, agar tidak terjadi pelanggaran ...

Kemarin, dugaan kebocoran perkara SYL hingga pertemuan jaksa se-ASEAN

Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Kamis (25/4), mulai dari KPK akan memanggil para pihak terkait atas ...

Video

Majelis Kehormatan MK tolak laporan pelanggaran etik Guntur Hamzah

ANTARA - Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Guntur Hamzah diputuskan tidak melanggar kode etik dan perilaku hakim MK dalam ...

MKMK putuskan Guntur Hamzah tak langgar kode etik

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Hakim Konstitusi Guntur Hamzah tidak melanggar kode etik ...