Jakarta (ANTARA) - Partai NasDem mendukung aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas para perusuh yang ingin memecah belah bangsa dalam aksi massa 22 Mei 2019 di sejumlah titik di Jakarta.

"Partai NasDem akan selalu mendukung langkah dan upaya yang diambil oleh TNI dan Polri termasuk tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang hendak membuat negara ini terpecah belah, jika dipandang terpaksa. Bagi NasDem, keutuhan republik ini di atas segala-galanya, termasuk di atas simbol dan ekspresi kebebasan dalam demokrasi," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

NasDem, kata Paloh, juga mendukung setiap langkah pemerintah dan alat negara dalam upaya menjaga keutuhan dari setiap tindakan yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terhadap pemerintahan yang sah.

NasDem meminta semua pihak menghormati keputusan KPU, yang telah melakukan penetapan rekapitulasi Pemilu 2019. Jika ada yang tidak puas terhadap penetapan KPU, NasDem berharap hal itu diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pemilu 2019 sudah selesai dan KPU sudah mengumumkan hasil resminya. Pemilu merupakan produk demokrasi yang oleh karenanya setiap pihak harus menghormati setiap hasil dan keputusan yang ada. Apabila ada pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil pemilu, bisa menempuh jalur yang telah ditentukan sesuai dengan koridor dan ketentuan yang ada," ujar Paloh.

Menurut dia, pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sebaliknya, membuat kemunduran kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang merusak dan memaksakan kehendak sesungguhnya bertentangan dengan tujuan berdemokrasi.

Paloh mengajak semua elemen bangsa bijaksana menyikapi hasil Pemilu 2019.

Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Partai NasDem menghormati proses menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang," katanya.

Namun demikian, proses tersebut harus senantiasa sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku. "Proses penyampaian pendapat tidak boleh disertai dengan pemaksaan kehendak karena hal itu sesungguhnya telah mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri," tuturnya.

Paloh mengimbau kepada warga untuk tetap tenang dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat keamanan harus bisa memastikan berjalannya fungsi-fungsi lembaga negara dalam pelayanan publik.

Ia juga menginstruksikan kepada setiap kader Partai NasDem untuk tetap siaga merespons perkembangan yang ada dan secara aktif menciptakan suasana harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019